Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Struktur Kepengurusan Baru PKB, Ada Anak Ma'ruf Amin...

Kompas.com - 26/08/2019, 19:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengumumkan struktur kepengurusan baru untuk periode 2019-2024.

Susunan kepengurusan tersebut merupakan hasil keputusan Muktamar V PKB di Bali, 20-21 Agustus.

Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB. Ia terpilih secara aklamasi.

Muhaimin didampingi Muhammad Hasanuddin Wahid selaku sekjen.

Baca juga: Anak Maruf Amin Masuk Struktur Pengurus PKB

Mulanya, Muhaimin hendak menghapus jabatan sekjen untuk mengkonsolidasikan partai. Sebab, ia merasa posisi sekjen sebelumnya memiliki kewenangan politik yang besar sehingga berpotensi memunculkan konflik internal.

Namun, setelah mempertimbangkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Muhaimin memutuskan tetap menunjuk seorang sekjen, yakni Muhammad Hasanuddin Wahid.

Selain itu, putra Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin, yakni Ahmad Syauqi, juga masuk ke dalam struktur pengurus DPP PKB.

Ia menjabat Ketua DPP Bidang Kebudayaan dan Masyarakat Adat.

Baca juga: Muhammad Hasanuddin Wahid Jabat Sekjen PKB

Berikut susunan lengkap struktur pengurus PKB :

 

Ketua Umum : Abdul Muhaimin Iskandar

Wakil Ketua Umum Ideologi dan Kaderisasi : M. Hanif Dhakiri

Wakil Ketua Umum Kesra dan Perekonomian : Ida Fauziyah

Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu : Jazilul Fawaid

 

Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid

Wakil Sekretaris Jenderal : Anggia Ermarini, Risharyudi Triwibowo, Dita Indah Sari, Syaiful Huda, Eem Marhamah, Hindun Anisa

 

Bendahara Umum : Nur Yasin, Bambang Susanto, Bertu Merlas

 

Ketua Bidang Kemaritiman dan Pertanian : Eko Putro Sandjojo

Sekretaris : Caswiyono Rusdie

 

Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Agraria : Marwan Jafar

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com