PKS Dorong Pemerintah Segera Usulkan RUU Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 26/08/2019, 18:33 WIB
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera mendorong pemerintah segera mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemindahan Ibu Kota.

Ia berjanji, tidak akan mempersulit proses pembuatan RUU jika pemerintah mau mengajukannya.

"PKS tidak mempersulit, tapi ikut aturan itu justru," kata Mardani saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Begini Infrastruktur di Penajam Paser Utara, Lokasi Ibu Kota Baru


Mardani mengatakan, dalam hal pemindahan Ibu Kota, pihaknya akan mendukung langkah pemerintah selama prosedur yang ditempuh tidak menyalahi aturan.

Namun demikian, saat ini, pemerintah belum menjalankan prosedur secara benar karena belum ada landasan hukum untuk rencana tersebut.

Menurut Mardani, Presiden Joko Widodo seharusnya lebih dulu punya landasan yuridis atas rencana pemindahan Ibu Kota sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Setelahnya, pemerintah juga harus membuat kajian akademis, menyusul kemudian kajian ekonomis dan geografis.

"Mestinya gini, Pak Presiden sudah bilang (pada) 16 Agustus minta izin (memindahkan Ibu Kota), itu bukan seperti itu, mana rancangan undang-undangnya, mana naskah akademisnya, habis itu DPR akan punya musyawarah," ujar Mardani.

Menurut Mardani, pemerintah boleh saja bekerja cepat, tetapi, prosedur tetap tidak boleh dilanggar.

"Kewenangan tidak boleh diabaikan. Karena ketika kita tidak good government, nanti yang terjadi adalah abuse of power," katanya.

Baca juga: Konstruksi Ibu Kota Baru Ditargetkan Rampung 4 Tahun, Begini Skemanya

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujar Presiden.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X