Konstruksi Ibu Kota Baru Ditargetkan Rampung 4 Tahun, Begini Skemanya

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menyusun skema pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan konstruksinya tak memakan waktu lama, yakni sekitar 4 tahun.

“Konstruksinya sendiri memakan waktu 3-4 tahun, untuk jalan dan jembatan, waduk air, sanitasi,” ujar Basuki dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Untuk pembangunan infrastruktur, kata Basuki, pihaknya menggunakan tiga cluster.

Baca juga: Gubernur Kalsel Ucapkan Selamat kepada Kaltim Jadi Ibu Kota Negara

Pertama, mendesain kawasannya, termasuk tata ruang bangunannya. Tahapan ini targetnya akan rampung paling cepat akhir 2019 hingga 2020.

“Prasarana dasarnya, pertama jalan, dan air, termasuk bendungan,” kata Basuki.

Kementerian PUPR telah memetakan lokasi bendungan yang akan menunjang pengairan ibu kota baru ini.

Untuk mempercepat pembangunan, kata Basuki, pihaknya menggunakan sistem design and build atau sistem rancang bangun.

Dengan sistem ini, pengadaan dilakukan melalui sistem satu kontrak antara pemilik proyek dengan tim pelaksana konstruksi untuk merancang dan konstruksi sekaligus.

Hal ini dilakukan agar lebih efisien dan memangkas waktu. Basuki mencontohkan saat merenovasi Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang juga menerapkan sistem ini.

“Tidak desain dulu, baru tender. Itu lama, tetapi desain and build, kontraktor dan konsultan jadi satu,” kata Basuki.

Sementara itu, untuk gedungnya, kata Basuki, butuh desain arsitektural yang hati-hati untuk membangun gedung pemerintahan.

“Dengan jadwal ini mudah-mudahan masih bisa ditangani sampai 2024,” kata dia. 

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca juga: Mardani Permasalahkan Ibu Kota Baru Diumumkan Sebelum Ada Payung Hukum