Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Kompas.com - 23/08/2019, 18:13 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelesaikan seluruh kajian terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Dua kajian terakhir sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jumat (23/8/2019) sore.

"Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Pada Era Digital Ini, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Jadi Pertanyaan

Bambang mengatakan, dua kajian yang baru selesai itu yakni terkait struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut masih menunggu dua kajian ini untuk menentukan dan mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan sambutannya dalam “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-III” , yang diselenggarakan di Ruang Rapat DH 1-5 Bappenas, pada Kamis (1/8).Humas Bappenas Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan sambutannya dalam “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-III” , yang diselenggarakan di Ruang Rapat DH 1-5 Bappenas, pada Kamis (1/8).

"Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan me-review dan mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," kata Bambang.

Baca juga: Pusat Pemerintahan Ibu Kota Baru Dirancang Seluas 3.000 Hektar

Bambang pun meminta wartawan untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden terkait lokasi ibu kota baru.

Ia menegaskan bahwa informasi terkait lokasi hanya datang dari Presiden.

"Yang umumkan Presiden udah, gitu saja," kata dia.

Bantah di Kaltim

Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Ekonom Minta Pemerintah Pertimbangkan Hal Ini SebeIum Pindah Ibu Kota

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com