JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelesaikan seluruh kajian terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Dua kajian terakhir sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jumat (23/8/2019) sore.
"Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8/2019).
Baca juga: Pada Era Digital Ini, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Jadi Pertanyaan
Bambang mengatakan, dua kajian yang baru selesai itu yakni terkait struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut masih menunggu dua kajian ini untuk menentukan dan mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta.
"Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan me-review dan mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," kata Bambang.
Baca juga: Pusat Pemerintahan Ibu Kota Baru Dirancang Seluas 3.000 Hektar
Bambang pun meminta wartawan untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden terkait lokasi ibu kota baru.
Ia menegaskan bahwa informasi terkait lokasi hanya datang dari Presiden.
"Yang umumkan Presiden udah, gitu saja," kata dia.
Bantah di Kaltim
Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.
"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).
Baca juga: Ekonom Minta Pemerintah Pertimbangkan Hal Ini SebeIum Pindah Ibu Kota
Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.
Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.