Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Kompas.com - 23/08/2019, 18:13 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyelesaikan seluruh kajian terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Dua kajian terakhir sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jumat (23/8/2019) sore.

"Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Pada Era Digital Ini, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Jadi Pertanyaan

Bambang mengatakan, dua kajian yang baru selesai itu yakni terkait struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut masih menunggu dua kajian ini untuk menentukan dan mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan sambutannya dalam “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-III” , yang diselenggarakan di Ruang Rapat DH 1-5 Bappenas, pada Kamis (1/8).Humas Bappenas Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan sambutannya dalam “Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-III” , yang diselenggarakan di Ruang Rapat DH 1-5 Bappenas, pada Kamis (1/8).

"Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan me-review dan mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," kata Bambang.

Baca juga: Pusat Pemerintahan Ibu Kota Baru Dirancang Seluas 3.000 Hektar

Bambang pun meminta wartawan untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden terkait lokasi ibu kota baru.

Ia menegaskan bahwa informasi terkait lokasi hanya datang dari Presiden.

"Yang umumkan Presiden udah, gitu saja," kata dia.

Bantah di Kaltim

Presiden Joko Widodo membantah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang menyebut Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.

"Masih tunggu satu atau dua kajian," kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Ekonom Minta Pemerintah Pertimbangkan Hal Ini SebeIum Pindah Ibu Kota

Presiden enggan menjelaskan lebih detil apa kajian yang belum komplet itu. Namun, menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.

Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya," kata Jokowi.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dinilai Berpotensi Menimbulkan Potensi Konflik

Sofyan Djalil sebelumnya menyebut, lokasi ibu kota baru itu berada di Provinsi Kalimantan Timur.

"Iya Kaltim, benar," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.

"Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana," kata Sofyan. 

Kompas TV Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil menyebut Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota baru, namun Sofyan Djalil tak membocorkan lokasi persisnya ibu kota baru itu. <blockquote> &quot;Iya Kaltim, benar,&rdquo; ujar Sofyan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019. </blockquote> Sofyan tidak mau membocorkan lokasi persisnya. Sebab, pemerintah berusaha memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu. <blockquote> &quot;Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,&quot; kata Sofyan </blockquote> Namun, selang beberapa jam pernyataan Sofyan Djalil dibantah Presiden Jokowi. Jokowi justru menyatakan pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru. <blockquote> &ldquo;Akan kita umumkan pada waktunya, masih tunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya&rdquo; ujar Presiden Jokowi. </blockquote> #kalimantantimur #ibukotabaru #presidenjokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com