Pada Era Digital Ini, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Jadi Pertanyaan

Kompas.com - 23/08/2019, 17:58 WIB
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara Kementerian PUPRKawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota di tengah kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat.

Menurut Eko, kemajuan IT mampu melahirkan terciptanya ekosistem pemerintahan yang lebih praktis dan dinamis.

Jika hal itu dimanfaatkan dengan baik, relevansi pemindahan ibu kota justru menjadi pertanyaan.

"Justru dengan kemajuan teknologi informasi, pertanyaannya justru apakah kita perlu pindah ke daerah lain?" kata Eko dalam diskusi "Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru" di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dinilai Berpotensi Menimbulkan Potensi Konflik

Eko berpendapat, dengan kemajuan teknologi IT dan artificial intelligence, 10 sampai 15 tahun mendatang aktivitas pemerintahan tidak akan lagi sama seperti sekarang.

Diperkirakan, gedung-gedung pemerintahan tidak lagi banyak digunakan lantaran pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) bisa dilakukan dari rumah.

Rapat-rapat pun bisa diselenggarakan melalui video telekonferensi. Akibatnya, mobilitas sejumlah kalangan masyarakat menjadi lebih rendah dan tingkat kemacetan menjadi berkurang.

Jika situasi demikian mampu diciptakan, rencana pemindahan ibu kota perlu kembali dipertimbangkan.

"Saya enggak tahu apakah pemerintah sudah mengkaji dampak teknologi ini dalam proses digitalisasi governance," ujar Eko.

"(Rencana pemindahan Ibu Kota) ini menurut saya kira perlu dikaji lebih lanjut. Sayang kalau mubazir," ucap dia lagi.

Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.

Baca juga: Amien Rais Desak Jokowi Kesampingkan Wacana Ibu Kota Baru, Fokus Urus Papua

Jokowi meminta izin kepada legislatif untuk memindah ibu kota ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan.

Pemerintah berharap, pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah lain.

Presiden Jokowi juga berjanji pemindahan ibu kota tidak menggunakan dana APBN besar-besaran. 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Kenapa Virus Corona Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Jawaban Menurut Ahli...

Nasional
Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Ma'ruf Amin Prihatin Konflik Antar Umat Beragama di India

Nasional
Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Ucapan Sering Kontroversial, Menag Diingatkan Tak Asal Bicara soal Larangan Umrah oleh Arab Saudi

Nasional
Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Penyebaran Virus Corona di Korsel, KBRI Seoul Pastikan Seluruh WNI Sehat dan Aman

Nasional
Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Corona Berdampak pada Ekonomi, Pejabat Diminta Tak Asal Bunyi

Nasional
Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Kerusuhan di India

Nasional
Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Presiden Jokowi: Masih Banyak yang Belum Lapor SPT

Nasional
Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Langkah Pemerintah Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Pimpinan DPR Desak Mendagri Bentuk Desk Corona

Nasional
Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Istana Sewa Pesawat untuk Rombongan Presiden Jokowi, Acara di AS Ditunda karena Corona

Nasional
Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Istana Minta Masyarakat Terima Kepulangan Anak-anak WNI Eks ISIS

Nasional
Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Menteri Agama Prihatin atas Kekerasan di India

Nasional
Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Polisi Dalami Informasi SM Jual Jasa Dekontaminasi Radioaktif

Nasional
Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Lawan Omnibus Law, Pimpinan KSPSI Andi Gani Rela Dicopot sebagai Presiden Komisaris BUMN

Nasional
Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Ribuan KK di Cilacap Terdampak Banjir, Jumlah Pengungsi Bertambah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X