Diperiksa KPK Terkait Kasus Meikarta, Deddy Mizwar Mengaku Dikonfirmasi soal Rapat BKPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengaku ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses dan hasil rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Hal itu ia ungkapkan usai diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Hari ini dengan tersangka Pak Iwa, mendalami jalannya rapat, hasil-hasil rapat BKPRD ya. Jadi ada keputusan-keputusan BKPRD yang dikaji kembali, ditanyakan kembali dan beberapa surat yang saya juga baru tahu ya, konfirmasi tentang hal-hal tersebut," kata Deddy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Meikarta, Sekda Jabar Dicegah ke Luar Negeri

Kendati demikian, Deddy enggan menjelaskan secara spesifik surat-surat apa saja yang dikonfirmasikan penyidik ke dirinya.

"Ya nanti lah itu. Saya juga enggak tahu sampai sejauh mana kebenarannya itu. Nantilah di sidang kita lihat, mungkin juga saya diundang lagi di sidang," katanya.

Deddy juga mengaku ditanya penyidik soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Ya pasti Raperda ya. Karena kan Pak Iwa kan salah satunya (terkait) tentang itu," ungkap dia.

Iwa menjadi tersangka lantaran diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Uang itu untuk memuluskan proses RDTR di tingkat provinsi.

Kasus ini bermula ketika Neneng Rahmi menyampaikan pengajuan Raperda RDTR itu pada April 2017. Saat itu, Neneng diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk bertemu pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi.

Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari Pimpinan DPRD terkait pengurusan itu.

Singkat cerita, Raperda RDTR Kabupaten Bekasi itu disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan.

Baca juga: Kasus Meikarta, KPK Panggil Eks Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar

Namun, pembahasan Raperda tingkat provinsi itu mandek. Raperda itu tidak segera dibahas oleh Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan.

Neneng Rahmi kemudian mendapatkan Informasi bahwa Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi.

Pada Desember 2017, Iwa diduga telah menerima uang sebesar Rp 900 juta dari Neneng melalui perantara. Neneng mendapat uang tersebut dari pihak PT Lippo Cikarang.