Produk Pemilu Langsung, Jokowi Tolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo khawatir amendemen UUD 1945 berujung pada kembalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Itu saling kait mengait. Kalau GBHN dikerjakan oleh MPR, artinya presiden mandataris MPR. Kalau presiden mandataris MPR, artinya presiden dipilih oleh MPR," kata Jokowi dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Rabu (21/8/2019).

Jokowi pun menegaskan bahwa ia akan menjadi orang yang pertama kali menolak jika presiden dipilih kembali oleh MPR.

Baca juga: Ketua DPR Sebut Usulan Amandemen UUD 1945 Perlu Dikaji

Jokowi ingin agar presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Karena saya adalah produk dari pilihan langsung oleh rakyat," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap wacana amendemen UUD 1945 yang muncul saat ini perlu dikaji lebih dalam kembali.

Jangan sampai amendemen ini menimbulkan guncangan politik yang tidak perlu di Indonesia.

"Karena sekarang tekanan ekonomi global, geopolitik global tidak menguntungkan, jangan sampai menambah masalah karena kita ingin memaksakan amendemen," ujar Jokowi.

"Kajian mendalam sangat diperlukan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 terkait GBHN Merupakan Rekomendasi Periode Sebelumnya

Sementara mengenai dibangkitkannya kembali haluan negara, menurut Jokowi, mungkin memang diperlukan.

Namun, belakangan ia ragu apakah amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh para politikus di Senayan nanti benar-benar hanya akan sebatas pada wacana itu.

"Apa tidak melebar ke mana-mana? Karena saya sudah bicara dengan partai, kok beda-beda," kata Jokowi.