Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri dan Polda Jatim Bagi Tugas dalam Usut Dugaan Diskriminasi ke Mahasiswa Papua

Kompas.com - 22/08/2019, 08:48 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri berbagi tugas dengan Polda Jawa Timur dalam mendalami kasus dugaan tindakan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang berujung pada aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Polda Jatim akan mengusut dugaan tindakan diskriminasi dan lontaran kalimat rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Sementara, Mabes Polri akan menyelidiki penyebaran konten negatif yang diduga memicu aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.

Aksi tersebut sempat menyebabkan kerusuhan di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.

"Itu khusus Polda Jatim. Mabes Polri hanya khusus menangani terhadap sebaran berita hoaks di media sosial," ujar Dedi ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Kominfo Dinilai Keliru Identifikasi Hoaks soal Penangkapan Mahasiswa Papua

Ia mengungkapkan, Polda Jatim juga telah membentuk tim untuk mengusut dugaan perkara tersebut.

Menurut Dedi, pembentukkan tim menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menyelidiki dugaan diskriminasi dan lontaran kalimat rasisme tersebut.

"Ya tentunya (berkomitmen), dari Polda Jatim sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap kasus tersebut," ucapnya.

Namun, ia mengatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian hanya terhadap masyarakat sipil.

"Polri hanya fokus pada penegakan hukum terhadap warga negara sipil, bukan yang lain. Itu juga sudah disampaikan juga oleh Pak Kapolda Jatim," ujarnya.

Baca juga: Polda Papua Barat Kirim 100 Personel Brimob Bantu Pulihkan Keamanan di Fakfak

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Luki Hermawan mengatakan, akan menyelidiki ucapan rasialis yang dilakukan oknum tertentu kepada mahasiswa Papua di Surabaya.

Ia menyampaikan, Polda Jawa Timur saat ini tengah mendalami dugaan makian bernada rasial yang terekam dalam beberapa video yang viral di media sosial.

"Kami lagi selidiki dan kami akan komunikasikan dengan pihak-pihak instansi terkait," kata Luki, Selasa (20/8/2019).

Menurut Luki, pihaknya juga mengumpulkan sejumlah saksi dan telah meminta keterangan terkait adanya ucapan rasial tersebut.

Selain itu, polisi juga memastikan akan terus mendalami dugaan perusakan dan pembuangan bendera Merah Putih ke dalam selokan.

"Sudah. Pemeriksaan saksi-saksi terkait bendera dan lainnya sudah kami periksa," ujar Luki.

Baca juga: Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com