Amnesty: Presiden Harusnya Minta Kapolri Proses Hukum Pelaku Diskriminasi

Kompas.com - 21/08/2019, 17:33 WIB
Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut, Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan menyelesaikan peristiwa kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua.

Presiden tidak cukup hanya meminta masyarakat Papua memaafkan, tetapi seharusnya meminta aparat kepolisian menindak oknum-oknum yang diduga berlaku diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

"Untuk menurunkan ekskalasi ketegangan di Papua termasuk di Fakfak yang tadi pagi terjadi itu adalah dengan segera memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya yang jelas-jelas melukai orang Papua," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Jokowi Pantau Papua: Tadi Pagi Saya Telepon Pak Gubernur...

Menurut Usman, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya menenangkan masyarakat Papua.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mengakui adanya kesalahan aparat kepolisian dalam menyelesaikan persoalan mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Selanjutnya, Jokowi juga harus meminta Kapolri mengusut peristiwa di Surabaya dalam kurun waktu 1×24 jam atau 2×24 jam.

"Itu kan sangat mudah untuk kepolisian. Karena polisi punya rekamannya, tahu siapa pelakunya, termasuk dari dalam anggota kepolisian sendiri kalau seandainya terlibat di dalam peristiwa di Surabaya itu," ujar Usman.

Baca juga: 4 Pesan Jokowi Tanggapi Kerusuhan di Papua...

Tidak hanya itu, Jokowi juga semestinya menyatakan bahwa ia akan menindak tegas pejabat daerah yang justru mengeruhkan keadaan seperti halnya yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko.

Namun, menurut Usman, hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Jokowi.

Sejauh ini, Jokowi hanya meminta masyarakat Papua untuk memaafkan peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang.

"Sayangnya, kelihatannya Presiden terlalu menyederhanakan masalah ini seolah-olah ini adalah peristiwa biasa, padahal ini serius persoalannya," kata Usman.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diretas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test

Ini Kendala Sidang Online Menurut Jaksa Agung, dari Potensi Diretas hingga Keterbatasan Alat Rapid Test

Nasional
Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Nasional
Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Nasional
76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X