Amnesty: Presiden Harusnya Minta Kapolri Proses Hukum Pelaku Diskriminasi

Kompas.com - 21/08/2019, 17:33 WIB
Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Direktur Amnesti Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut, Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan menyelesaikan peristiwa kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua.

Presiden tidak cukup hanya meminta masyarakat Papua memaafkan, tetapi seharusnya meminta aparat kepolisian menindak oknum-oknum yang diduga berlaku diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

"Untuk menurunkan ekskalasi ketegangan di Papua termasuk di Fakfak yang tadi pagi terjadi itu adalah dengan segera memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam peristiwa sebelumnya yang jelas-jelas melukai orang Papua," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Jokowi Pantau Papua: Tadi Pagi Saya Telepon Pak Gubernur...

Menurut Usman, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya menenangkan masyarakat Papua.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan mengakui adanya kesalahan aparat kepolisian dalam menyelesaikan persoalan mahasiswa asal Papua di Surabaya.

Selanjutnya, Jokowi juga harus meminta Kapolri mengusut peristiwa di Surabaya dalam kurun waktu 1×24 jam atau 2×24 jam.

"Itu kan sangat mudah untuk kepolisian. Karena polisi punya rekamannya, tahu siapa pelakunya, termasuk dari dalam anggota kepolisian sendiri kalau seandainya terlibat di dalam peristiwa di Surabaya itu," ujar Usman.

Baca juga: 4 Pesan Jokowi Tanggapi Kerusuhan di Papua...

Tidak hanya itu, Jokowi juga semestinya menyatakan bahwa ia akan menindak tegas pejabat daerah yang justru mengeruhkan keadaan seperti halnya yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko.

Namun, menurut Usman, hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Jokowi.

Sejauh ini, Jokowi hanya meminta masyarakat Papua untuk memaafkan peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang.

"Sayangnya, kelihatannya Presiden terlalu menyederhanakan masalah ini seolah-olah ini adalah peristiwa biasa, padahal ini serius persoalannya," kata Usman.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

UPDATE 8 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 83.624

Nasional
Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Prabowo: Banyak Partai Muncul dan Cepat Hilang, Gerindra Kokoh 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X