Wapres Kalla Nilai GBHN Bertentangan dengan Semangat Pemilu Langsung

Kompas.com - 20/08/2019, 16:50 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional Nasional di Komplek Parlemen MPR DPR DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019). Kompas.com/Hotria MarianaWakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Konstitusional Nasional di Komplek Parlemen MPR DPR DPD RI, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) bertentangan dengan semangat pemilihan langsung di Indonesia.

Apa alasan Kalla?

"Presiden tidak bisa lagi berkampanye menyampaikan visi masing-masing. Jadi apa yang dikampanyekan (tak bisa diterapkan), rakyat tidak bisa memilih," ujar Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (20/8/2019).

Menurut Kalla, jika GBHN disahkan dan diterapkan, maka presiden dan wakil presiden terpilih harus berpaku pada ketentuan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR).

Baca juga: Menghidupkan Kembali GBHN Dinilai Sebagai Upaya Kendalikan Presiden

Ketentuan ini seperti yang terjadi di era Orde Baru, ketika presiden masih berstatus sebagai mandataris MPR.

Jika capres-cawapres terpilih memiliki visi yang tidak sinkron dengan kehendak MPR, maka program yang dicetuskan saat kampanye tidak akan bisa dijalankan ketika terpilih.

"Kalau pemilihan langsung (tetap dilaksanakan dan menerapkan GBHN), maka bagaimana menyinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung? Ini agak bertentangan. Jadi harus disinkronkan," kata dia.

Baca juga: Pengamat Nilai Usulan Pengembalian GBHN Sarat Muatan Politik

Kalla mengatakan, jika GBHN diberlakukan lagi, maka MPR otomatis menjadi lembaga tertinggi lagi. Lembaga tinggi negara seperti kepresidenan pun akan berada di bawah MPR.

Presiden, kata dia, tidak lagi dapat membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari paparan visi misi yang dikampanyekan seperti sekarang.

"Kalau kita ada GBHN, Presiden mengkampanyekan apa? Di situ pertanyaannya, tidak perlu lagi berkampanye mengatakan bahwa saya ingin begini, ingin melakukan ini, tidak ada lagi," ucap Kalla.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

Nasional
Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Nasional
Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Nasional
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Nasional
Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Nasional
Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Nasional
248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Nasional
Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Nasional
526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

Nasional
Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Nasional
Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X