Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PKS Desak DPRD DKI Segera Pilih Wagub

Kompas.com - 19/08/2019, 20:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta merugikan warga Ibu kota.

Ia mengatakan, kondisi saat ini tak adil bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai gubernur, Anies tak memiliki wakil dalam jangka waktu yang relatif lama, sementara kompleksitas masalah ibu kota sangat banyak untuk diselesaikan.

"Tentu merupakan kerugian bagi publik. Setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban, sangat tidak adil DKI tidak punya wakil padahal prosesnya sederhana," kata Mardani di Kompetisi Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Soal Wagub DKI, Tjahjo Sebut Mendagri Tak Perlu Turun Tangan

Mardani mengatakan, proses pemilihan wagub DKI sebenarnya bisa cepat diselesaikan. Sebab, tim pansus pemilihan wagub telah merampungkan tugasnya. Namun, ia heran DPRD DKI Jakarta belum menggelar Rapimgab.

"Mestinya publik bertanya kenapa tidak ada Rapimgab, padahal teman-teman pansus sudah menyelesaikan tugasnya," ujarnya.

Selanjutnya, Mardani mendesak agar pembahasan pemilihan wagub DKI Jakarta segera dilakukan oleh DPRD. Ia mengatakan, Anies Baswedan pun telah beberapa kali menyampaikan keinginan terkait wagub DKI.

"Karena mas Anies sendiri sudah beberapa kali minta segera ditemani. Berkali-kali. Berikutnya adalah publik perlu aware terhadap ini karena sekarang yang dirugikan PKS, besok boleh jadi bukan PKS," pungkasnya.

Baca juga: Sandiaga: Persoalan Wagub DKI Mestinya Sangat Mudah Diselesaikan

Posisi wagub DKI telah kosong sejak 10 Agustus 2018 setelah ditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Dua partai pengusung PKS dan Gerindra sudah mengajukan dua nama untuk menjadi cawagub yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Namun proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Draf tata tertib pemilihan hingga belum disahkan DPRD. Sementara masa tugas DPRD DKI periode 2014-2019 akan berakhir pada 26 Agustus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com