Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dinilai Akan Raih Keuntungan Elektabilitas jika Koalisi dengan PPP di Pilkada 2020

Kompas.com - 16/08/2019, 13:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Gerindra akan memiliki keuntungan jika berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pilkada 2020.

Menurutnya, terdapat kesamaan antara basis pemilih PPP dan Gerindra.

"Kalau betul berkoalisi dalam Pilkada 2020, tentu Gerindra akan mendapatkan keuntungan karena akan memperluas basis pemilihnya ke pemilih Islam, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) yang jadi basis PPP," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2019).

"Banyak hal yang sama dengan Gerindra, basis pemilih kedua partai itu identik dengan pluralisme, nasionalisme, inklusif, dan toleran," tambahnya.

Baca juga: Ketum PPP Sebut Prabowo Punya Pemikiran Ekonomi Relevan dengan Pemerintah

Adi menyatakan, berkoalisi dengan PPP di Pilkada 2020 lebih menguntungkan bagi Gerindra karena selama berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu peningkatan elektabilitasnya tidak signifikan.

Ia menjelaskan, pada Pileg 2019, Gerindra memperoleh suara sebesar 12,57 persen. Dibandingkan dengan Pileg 2014, Gerindra mendapatkan suara 11,81 persen.

Adapun PKS di Pileg 2019 mendapatkan 8,21 persen. Sedangkan di Pileg 2014 meraih 6,79 persen.

Baca juga: Usai Bertemu Ketum PPP, Prabowo Akui Punya Banyak Kesamaan Pendapat

"Selama berkoalisi dengan PKS, Gerindra tidak banyak mendapatkan keuntungan, bahkan Gerindra mendapatkan stigma yang kurang baik karena basis pemilih PKS agak sedikit tertutup dengan banyak hal, seperti terkait agama dan pilihan politik," tutur Adi.

"Jadi Gerindra memang cocok jika berkoalisi dengan PPP karena selama ini elektabilitasnya digerogoti oleh PKS. Semestinya, di Pileg 2019, Gerindra bisa naik 4 hingga 5 persen jika dibandingkan suara di Pileg 2014. Tapi, ini naiknya hanya satu digit, atau 1 persen," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo bertemu dengan Pelaksana tugas PPP, Suharso Monoarfa, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Gerindra dan PPP Bahas Kemungkinan Koalisi di Pilkada 2020

Sesuai pertemuan, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, partainya membuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra di sejumlah daerah pada Pilkada 2020.

"Tidak tertutup kemungkinan Gerindra dan PPP berkoalisi di beberapa daerah," ujar Arsul seusai pertemuan.

Pada Pilpres 2019 lalu, PPP dan Gerindra memang memiliki sikap politik yang berbeda.

Partai berlambang Kabah itu tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sementara Gerinda mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Baca juga: Menteri asal Parpol 45 Persen, PPP Optimis Jatahnya Bertambah

Begitu juga dengan Pilkada 2018. PPP dan Gerindra mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang berbeda di beberapa daerah penting.

Beberapa daerah penting tersebut antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Arsul mengatakan, tidak menutup kemungkinan PPP dan Gerindra akan berkoalisi pada Pilkada 2020, tergantung dari situasi di daerah tersebut.

Adapun Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Rumahnya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019). Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad serta Sugiono. Sementara Suharso Monoarfa didampingi Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara dan Mardiono. #PrabowoSubianto #Gerindra #PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com