Habiburokhman Ungkap Ada 2 Tuntutan Mulan Cs kepada Majelis Kehormatan Partai Gerindra

Kompas.com - 14/08/2019, 17:50 WIB
Anggota Tim Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, saat memberikan pernyataan seusai pertemuan BPN Prabowo-Sandiaga, di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Tim Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, saat memberikan pernyataan seusai pertemuan BPN Prabowo-Sandiaga, di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan, ada dua gugatan yang dilayangkan sembilan calon legislatif terhadap Majelis Kehormatan Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan Habiburokhman saat bersaksi dalam sidang pemeriksaan saksi terkait gugatan perdata sembilan calon anggota legislatif Partai Gerindra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2019).

"Pertama dugaan pelanggaran etik terhadap caleg-caleg yang terpilih. Kedua, tuntutannya kepada ketua pembina (Prabowo Subianto) yaitu untuk menetapkan caleg ini (sembilan caleg penggugat) sebagai anggota legislatif terpilih," ujar Habiburokhman.

Baca juga: Pihak Mulan Jameela Cs akan Hadirkan 2 Saksi, sedangkan Gerindra 1 Saksi

Sembilan caleg yang tetap mengajukan gugatan, yakni R Wulansari alias Mulan Jameela, Nuraina, Pontjo Prayogo SP, Adnani Taufiq, Adam Muhammad, Siti Jamaliah, Sugiono, Katherine A Oe dan dr. Irene.

Gugatan Mulan Jameela dan kawan-kawan tersebut teregister dengan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Pihak tergugat terdiri dari Dewan Pembina Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

 

Habiburokhman melanjutkan, dari hasil putusan Majelis Kehormatan partai, kedua tuntutan itu tidak bisa diterima.

Baca juga: Jika Dibutuhkan, KPU Siap Beri Keterangan atas Gugatan 14 Caleg Gerindra

Ia juga tidak menjelaskan siapa saja caleg yang diduga melanggar kode etik partai.

"Yang perlu digarisbawahi, pada tuntutan pertama, yang kita periksa bukan soal angka, melainkan nilai-nilai partai. Jadi, kader Gerindra itu ada ikrar janji tidak berbuat curang, janji amankan kebijakan partai, dan lain-lain. Nah, caleg-caleg ini tidak terbukti melanggar kode etik," paparnya kemudian.

Adapun di tuntutan kedua, lanjutnya, Majelis Kehormatan partai tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan sembilan caleg tersebut sebagai caleg terpilih di Pemilu 2019.

Baca juga: Selain Ponakan Prabowo, 4 Caleg Gerindra Lainnya Cabut Gugatan

Menurutnya, yang memiliki kewenangan dalam menentukan siapa caleg terpilih dalam internal Partai Gerindra adalah Ketua Dewan Pembina, yaitu Prabowo Subianto.

"Kami tidak memiliki kewenangan karena itu adalah hak prerogatif ketua dewan pembina. Tidak pas jika yang menentukan adalah mahkamah kehormatan. Makanya, silahkan mereka ke pengadilan supaya ada jawaban," jelas Habiburokhman.

Sebelumnya, 14 calon anggota legislatif dari Partai Gerindra mengajukan sengketa perdata terhadap partainya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca juga: Kuasa Hukum: Gugatan 14 Caleg Gerindra bagai Permintaan Anak ke Orangtua

Kepala Humas PN Jaksel Achmad Guntur mengatakan bahwa mereka mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai anggota legislatif Partai Gerindra.

Gugatan itu teregister dengan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL. Pihak tergugat terdiri dari Dewan Pembina Partai Gerindra dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Tim Pemburu Koruptor, Wacana Dihidupkan Kembali dan Prestasinya yang Biasa Saja

Nasional
Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Terduga Teroris Tewas Ditembak Densus 88 di Sukoharjo

Nasional
75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

75.669 Kasus Covid-19 hingga 12 Juli serta Imbauan Pemerintah soal Face Shield dan Masker

Nasional
Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan 'Face Shield'

Ingatkan soal Microdroplet, Yurianto: Masker Mutlak Digunakan, Bukan "Face Shield"

Nasional
Ini Cara 'Tenant' di Mal Cegah Penularan Covid-19

Ini Cara "Tenant" di Mal Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Penerapan Protokol Kesehatan di Mal Dinilai Sudah Cukup Baik

Nasional
Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Pemerintah: Face Shield Tanpa Masker Tak Melindungi Maksimal

Nasional
Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Pemerintah: Sebagian Pasien Covid-19 Tak Dirawat di RS karena Bergejala Ringan

Nasional
Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Perhatikan, Berapa Lama Masker dan Face Shield Harus Diganti

Nasional
Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Nasional
Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Survei: Publik Lebih Percaya Gugus Tugas dan Pemda Dibanding Pemerintah Pusat soal Covid-19

Nasional
Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan 'Online' yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Ini Panduan Menerima Paket Belanjaan "Online" yang Aman Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Pemerintah: Jangan Turunkan Masker ke Dagu, termasuk Saat Makan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X