Kapolri Bentuk Tim Asistensi Karhutla di Riau, Jambi, Kalteng, dan Kalbar

Kompas.com - 14/08/2019, 16:21 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian membentuk tim asistensi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Tim tengah bergerak mengevaluasi penanganan kebakaran di daerah Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

"Pak Kapolri sudah menerbitkan surat perintah terkait tim ini. Hari ini tim sudah bergerak semuanya untuk mengecek dan evaluasi sejauh mana penanganan karhutla," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, (14/8/2019).

Baca juga: 5 Fakta Bencana Karhutla, Warga Rusia Tewas Sesak Napas hingga Janji Panglima TNI

Dedi menyampaikan, tim asistensi berasal dari enam provinsi yang terdiri dari Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Kalimantan Selatan.

Tim, lanjut dia, juga akan menangani penegakan hukum terhadap pelaku atau perusahaan yang melakukan pembakaran.

"Setiap langkah yang dilakukan oleh jajaran dalam penanggulangan karhutla baik dari preventif maupun penegakan hukum itu dievaluasi setiap bulan," ucap Dedi.

Polisi telah menetapkan 60 tersangka terkait karhutla di daerah Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Sebanyak 16 berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

Rinciannya, 13 kasus di Polda Riau, 2 kasus di Polda Kalbar, dan 1 kasus di Polda Kalteng sudah dilimpahkan ke JPU. Sementara, sisanya masih dalam tahap penyidikan.

Baca juga: Menpar: Dampak Kabut Asap akibat Karhutla Tidak Mengganggu Pariwisata

Di sisi lain, polisi baru menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka karhutla yaitu PT SSS.

PT SSS ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Agustus 2019 terkait karhutla di Riau, Sumatera.

Perusahaan swasta tersebut diduga lalai dalam menjaga lahannya dari kebakaran. Akibatnya, lahan gambut di areal perusahaan tersebut terbakar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

RI Negara Risiko Tinggi, BNPB Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Nasional
Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Pengamat: Ibarat Covid-19, Demokrasi Kalau Dirapid Test Hasilnya Reaktif

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Ketua MPR Minta Pemerintah Libatkan Pegiat Lingkungan dalam Proyek Pariwisata di Pulau Rinca

Nasional
Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

Nasional
Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Nasional
Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Nasional
Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Nasional
Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Nasional
Permohonan Uji Materi UU MK Bertambah, Pemohon Persoalkan Hakim yang Belum Berusia 55 Tahun

Permohonan Uji Materi UU MK Bertambah, Pemohon Persoalkan Hakim yang Belum Berusia 55 Tahun

Nasional
Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Nasional
Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

Nasional
Moeldoko: Anak Muda yang Menolak UU Cipta Kerja Hanya Sebagian Kecil

Moeldoko: Anak Muda yang Menolak UU Cipta Kerja Hanya Sebagian Kecil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X