Mardani: PKS Tidak Bahagia jika Jadi Oposisi Sendirian

Kompas.com - 14/08/2019, 15:17 WIB
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera berharap, PKS tidak sendirian di gerbong oposisi

Kendati demikian, ia mengaku tidak masalah apabila PKS menjadi satu-satunya partai oposisi di parlemen.

" Oposisi yang baik bukan sendirian, tetapi oposisi yang seimbang dan kuat karena itu PKS tidak bahagia ketika sendirian, tetapi kalau itu adalah pilihan yang harus diambil ya harus siap," ujar Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Rachmawati Soekarnoputri Sebut Partai Gerindra Masih Oposisi

Mardani menanggai soal Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN yang memberikan sinyal ingin merapat ke koalisi pendukung pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Mardani mengatakan, setiap partai memang memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya. Namun, parpol juga harus memperhatikan keinginan dari seluruh konstituennya.

Menurut Mardani, sebagain besar pemilih pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 menginginkan parpol pendukung tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan oposisi atau penyeimbang.

"Secara etis dan logis semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah dalam bahasa saya hashtag-nya #kamioposisi dan oposisi itu mulia, oposisi baik untuk demokrasi," kata Mardani.

Seperti diketahui, Partai Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan memberikan sinyal akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kubu Prabowo Diharapkan Tetap Jadi Oposisi agar Demokrasi Sehat

Kian dekatnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diprediksi akan berujung pada terbentuknya koalisi di antara kedua partai besar itu.

Kemudian, pihak Partai Demokrat menyatakan sikapnya yang akan mendukung pemerintah.

Sementara itu, pihak PAN mengatakan mendukung program pemerintah Jokowi-Ma'ruf meski belum menentukan sikap akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X