Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Tegaskan Gerindra Belum Memutuskan Oposisi atau Koalisi

Kompas.com - 08/08/2019, 18:57 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, sampai saat ini partainya belum memutuskan apakah akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung pemerintah atau berada di oposisi.

Fadli hanya memastikan, apakah akan berada di dalam pemerintahan atau oposisi, partainya sudah mempersiapkan mekanisme masing- masing.

"Saya kira, sikap kami mengedepankan kepentingan nasional. Itu sikap kami," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).

"Bahwa nanti ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu sudah ada mekanismenya, tergantung apakah kita berbuat di dalam atau lebih efektif di luar. Itu belum kami putuskan finalnya," lanjut dia. 

Baca juga: Pesan PKB untuk Gerindra: Kita Ini Enggak Usah Basa Basi...

Meski demikian, apabila bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah, partainya tetap akan vokal dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

"Kalau saya akan menyuarakan kepentingan rakyat, konsituen saya," ujar dia.

Fadli mengatakan bahwa menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan tugasnya sebagai wakil rakyat di DPR. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari tubuh seorang wakil rakyat. 

"Ya saya bekerja kalau sebagai DPR, ya sesuai kepentingan rakyat, ya suara konsituen ya. Itu perintahnya konstitusi," lanjut dia.

Baca juga: Ketua DPP PKS Yakin Gerindra Tak Gegabah Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

Wacana merapatnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintah muncul setelah Pemilu 2019 usai dan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang.

Isu itu semakin menguat setelah Ketua Umum Gerindra sekaligus rival Jokowi dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019) lalu.

Dalam Kongres V PDI-P di Bali, Prabowo pun kembali hadir di tengah-tengah acara. Kehadiran Prabowo mendapatkan sambutan hangat dari kader PDI-P. 

 

Kompas TV Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara khusus menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebelum memulai pidato politiknya dalam Kongres V PDI-P, Kamis (8/8/2019). Lantas Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang segera berdiri. “Kan heboh ya media, padahal saya cuma tanya gini, Mas nanti mau enggak saya undang ke Kongres PDI-P. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Eh, ternyata beliau mau," katanya disambut riuh kader. #KongresPDIPerjuangan #Megawati #Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com