Demokrat Dukung Jokowi, Koalisi Dinilai Khawatir Permulus Jalan AHY untuk 2024

Kompas.com - 14/08/2019, 09:27 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan salam kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan salam kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ.

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik mereka untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan mendukung pemerintahan meski belum keluar sikap resmi.

Namun, internal Koalisi Indonesia Kerja terlihat belum sepenuhnya menerima dengan tangan terbuka.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, koalisi tampak khawatir merapatnya Partai Demokrat ke kubu pemerintah hanya untuk memuluskan karier politik Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menghadapi Pemilu 2024.

"Boleh Demokrat masuk ke pemerintahan asal yang menteri bukan AHY. Sementara bagi Demokrat, kalau bukan AHY mending tidak usah," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Dukungan Demokrat ke Jokowi Bisa Bertepuk Sebelah Tangan, Ini Kode Kerasnya

Hal senada disampaikan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Ia menilai Partai Demokrat terlambat untuk merapat karena diungkapkan setelah hasil Pilpres 2019 diketahui.

Ia menduga, keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja jilid II.

Menurut Hendri, pernyataan Andreas itu perlu ditangkap sebagai sinyal penolakan.

"Ini kelihatan mereka (koalisi Jokowi-Ma'ruf) tidak berniat memberikan panggung politik untuk AHY," kata Hendri.

Hendri mengatakan, seharusnya pengalaman politik AHY harus diperkaya dulu dengan menjadi anggota Dewan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Geledah 3 Rumah, KPK Amankan Dokumen Terkait Dugaan Korupsi di Bintan

Nasional
Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X