Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukungan Demokrat ke Jokowi Bisa Bertepuk Sebelah Tangan, Ini Kode Kerasnya

Kompas.com - 14/08/2019, 08:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski belum menyatakan dukungan secara resmi, Partai Demokrat terlihat sudah menetapkan sikap politiknya untuk lima tahun ke depan.

Posisi mereka cenderung condong mendukung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sinyal ini diutarakan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Namun, Partai Demokrat kurang mendapat sambutan yang antusias dari partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dukungan Partai Demokrat dianggap terlambat.

Sebelumnya, Partai Demokrat dalam beberapa kesempatan memang telah melancarkan kode-kode mengenai arah politik mereka.

Baca juga: Menurut Pengamat, Ada Peran Megawati dan SBY dalam Pertemuan Jokowi-AHY

Sinyal penolakan

Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Meski begitu, ia tak secara gamblang menyebutkan bahwa partainya akan merapat ke kubu Jokowi.

Namun, ketika itu politisi PDI-P Aria Bima meminta publik tidak memersepsikan silaturahmi sebagai bagian dari upaya bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.

Menurut dia, pembahasan mengenai konfigurasi partai politik pendukung pemerintah kemungkinan baru akan dibahas setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2019.

Diterimanya Partai Demokrat ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf tentu nanti merupakan hasil pembicaraan partai politik dengan Jokowi sebagai presiden terpilih.

Baca juga: Sejumlah Respons terhadap Demokrat yang Kini Dukung Jokowi

Akan tetapi, PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi-Ma'ruf terlihat memberikan semacam "kode keras" dalam menolak bergabungnya partai yang didirikan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Berikut dua di antaranya:

1. Tak diundang kongres PDI-P

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Kongres V PDI-P, Bali, Kamis (8/8/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Kongres V PDI-P, Bali, Kamis (8/8/2019).
Dalam Kongres V PDI-P di Bali, beberapa waktu lalu, turut hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno.

Padahal, keduanya berada di posisi yang berseberangan dengan kubu Jokowi pada Pilpres 2019.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com