Demokrat Dukung Jokowi, Koalisi Dinilai Khawatir Permulus Jalan AHY untuk 2024

Kompas.com - 14/08/2019, 09:27 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan salam kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan salam kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ.

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik mereka untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan mendukung pemerintahan meski belum keluar sikap resmi.

Namun, internal Koalisi Indonesia Kerja terlihat belum sepenuhnya menerima dengan tangan terbuka.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, koalisi tampak khawatir merapatnya Partai Demokrat ke kubu pemerintah hanya untuk memuluskan karier politik Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menghadapi Pemilu 2024.

"Boleh Demokrat masuk ke pemerintahan asal yang menteri bukan AHY. Sementara bagi Demokrat, kalau bukan AHY mending tidak usah," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Dukungan Demokrat ke Jokowi Bisa Bertepuk Sebelah Tangan, Ini Kode Kerasnya

Hal senada disampaikan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Ia menilai Partai Demokrat terlambat untuk merapat karena diungkapkan setelah hasil Pilpres 2019 diketahui.

Ia menduga, keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja jilid II.

Menurut Hendri, pernyataan Andreas itu perlu ditangkap sebagai sinyal penolakan.

"Ini kelihatan mereka (koalisi Jokowi-Ma'ruf) tidak berniat memberikan panggung politik untuk AHY," kata Hendri.

Hendri mengatakan, seharusnya pengalaman politik AHY harus diperkaya dulu dengan menjadi anggota Dewan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Hari ke-9, Tim DVI Polri Terima 188 Kantong Jenazah Korban Sriwijaya SJ-182

Nasional
PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

PMI Kirim 10 Unit Truk Tangki Air Bersih untuk Korban Gempa Sulbar

Nasional
Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Nasional
BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

BNPB: Banjir dan Longsor di Manado, 500 Jiwa Mengungsi, 5 Orang Tewas

Nasional
UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

UPDATE Data BNPB: Korban Meninggal Longsor Sumedang 28 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 17 Januari: Bertambah di Inggris dan Kuwait, Total 2.816 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Periksa Dirut RS Ummi, Polisi: Awalnya Dikatakan Sakit, Ternyata Sehat

Nasional
DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

DPR RI Soroti Penolakan Digitalisasi Aksara Jawa oleh Lembaga Internet Dunia

Nasional
Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Listyo Sigit Minta Wejangan ke Sejumlah Mantan Kapolri

Nasional
BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

BNPB: Jumlah Korban Meninggal Gempa Majene 56 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X