Demokrat Ingin Gabung Pemerintah, Bagi-bagi Kekuasaan Pasti Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi pemerintah tergantung pada kesepakatannya dengan presiden terpilih Joko Widodo.

Setelah itu, Presiden Jokowi harus membahas kesepakatan tersebut dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Pada prinsipnya, kata kuncinya kan tergantung pada kesepakatan Demokrat dengan Pak Jokowi. Ini kalau Pak Jokowi misalnya menghendaki harus ada tambahan koalisi ya tentu akan dibahas di partai-partai," kata Karding saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Arah Politik Partainya Dukung Jokowi-Maruf

Karding mengatakan, tak menutup kemungkinan apabila Demokrat masuk ke dalam koalisi, akan terjadi pembagian kekuasaan atau Power Sharing.

Pembagian kekuasaan itu bisa dalam posisi kabinet kerja maupun posisi di legislatif.

"Sudah pasti kalau itu (power sharing), Makanya kan pasti akan dibahas di rapat-rapat nanti. Misalnya apa bentuk bargaining-nya, apakah kabinet, apakah legislatif baik di MPR DPR tentu nanti ada pembicaraan-pembicaraannya," ujarnya.

Baca juga: Demokrat Belum Putuskan Arah Politik, Tunggu Momen HUT Partai dan SBY

Kendati demikian, Karding mengatakan, idealnya dalam sebuah pemerintahan itu harus ada pihak oposisi sebagai penyeimbang.

Namun, sampai saat ini, kata Karding, partai yang secara lantang menyatakan menjadi oposisi hanya PKS.

"Yang jelas baru PKS yang menyatakan oposisi, yang lain kan kadang-kadang oposisi, kadang-kadang bergabung ya, sekali lagi belum ada yang bisa ini," tuturnya.

"Kalau idealnya oposisi kita dorong berkembang, supaya ada kontrol, supaya ada diskusi setiap mengambil kebijakan itu akan membuat itu lebih matang demokrasinya," imbuhnya.

Baca juga: Mengapa Tak Ada Elite Demokrat dan PKS di Kongres V PDI-P?

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Ferdinand mengaku, partainya telah memutuskan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf setelah istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono, meninggal dunia.

Baca juga: Jokowi Tak Lagi Nyapres di 2024, PDI-P Dinilai Bisa Senasib dengan Demokrat

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika Presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.