PDI-P Usulkan Pilpres dan Pileg Tak Lagi Dilakukan secara Serentak

Kompas.com - 10/08/2019, 19:40 WIB
Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/2/2019). Sebanyak 2.470.385 lembar surat suara yang terbagi menjadi surat suara untuk Pilpres, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD dan DPD, nantinya akan didistribusikan ke 2.063 TPS dan ditargetkan selesai dalam dua minggu dengan jumlah petugas pelipatan 1.000 orang dari PPK, PPS serta KPPS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp. ANTARA/ADENG BUSTOMISejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/2/2019). Sebanyak 2.470.385 lembar surat suara yang terbagi menjadi surat suara untuk Pilpres, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD dan DPD, nantinya akan didistribusikan ke 2.063 TPS dan ditargetkan selesai dalam dua minggu dengan jumlah petugas pelipatan 1.000 orang dari PPK, PPS serta KPPS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.
|
Editor Bayu Galih

SANUR, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) merekomendasikan pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden ( pilpres).

Dengan demikian, PDI-P menginginkan pileg dan pilpres tak lagi diselenggarakan secara serentak.

Hal itu menjadi salah satu sikap politik yang ditetapkan dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

"Itu merupakan pembahasan di Komisi Pemilu. Kami memang mengusulkan ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, dengan melihat mencermati di masa lalu risiko politik yang terlalu besar," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu.


Baca juga: Tutup Kongres V PDI-P, Mega Minta Kader Tak Berpuas Diri

Pemilu berjalan serentak baru terjadi pada Pemilu 2019, yaitu pileg yang diselenggarakan berbarengan dengan pilpres.

Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan setelah pemilihan legislatif. Sehingga, partai politik mengajukan calon presiden berdasarkan hasil pileg.

Hasto mengatakan, negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

Oleh sebab itu, kata Hasto, upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.

Sementara itu, pileg dan pilpres yang digelar secara bersamaan menimbulkan potensi polarisasi di masyarakat yang cukup besar. Hal ini seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

"Buat apa kita berdemokrasi kalau masyarakat harus terpecah. Karena itulah kita harus menyelamatkan demokrasi itu," kata Hasto.

Baca juga: Kongres V PDI-P, Dua Anak Megawati Tetap Jabat Ketua DPP

Secara teknis, PDI-P mengusulkan penyelenggaraan pemilu yang dibagi dalam dua tahap di tahun yang sama.

Tahap pertama, pemilihan presiden dan anggota DPD. Selang tiga bulan kemudian dilakukan tahap kedua, yakni pemilihan anggota DPR dan kepala daerah.

"Kita sudah lakukan evaluasi yang menunjuk kepada satu hal, yakni bagi partai-partai politik penyelenggaraan pemilu serentak ini berat," kata Ketua Tim Pemateri, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Perumus pada Komisi IV Arif Wibowo saat ditemui secara terpisah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X