PDI-P Usulkan Pilpres dan Pileg Tak Lagi Dilakukan secara Serentak

Kompas.com - 10/08/2019, 19:40 WIB
Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/2/2019). Sebanyak 2.470.385 lembar surat suara yang terbagi menjadi surat suara untuk Pilpres, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD dan DPD, nantinya akan didistribusikan ke 2.063 TPS dan ditargetkan selesai dalam dua minggu dengan jumlah petugas pelipatan 1.000 orang dari PPK, PPS serta KPPS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp. ANTARA/ADENG BUSTOMISejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/2/2019). Sebanyak 2.470.385 lembar surat suara yang terbagi menjadi surat suara untuk Pilpres, DPR RI, DPR Provinsi, DPRD dan DPD, nantinya akan didistribusikan ke 2.063 TPS dan ditargetkan selesai dalam dua minggu dengan jumlah petugas pelipatan 1.000 orang dari PPK, PPS serta KPPS. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.
|
Editor Bayu Galih

SANUR, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merekomendasikan pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Dengan demikian, PDI-P menginginkan pileg dan pilpres tak lagi diselenggarakan secara serentak.

Hal itu menjadi salah satu sikap politik yang ditetapkan dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019).

"Itu merupakan pembahasan di Komisi Pemilu. Kami memang mengusulkan ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, dengan melihat mencermati di masa lalu risiko politik yang terlalu besar," ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sabtu.

Baca juga: Tutup Kongres V PDI-P, Mega Minta Kader Tak Berpuas Diri

Pemilu berjalan serentak baru terjadi pada Pemilu 2019, yaitu pileg yang diselenggarakan berbarengan dengan pilpres.

Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan setelah pemilihan legislatif. Sehingga, partai politik mengajukan calon presiden berdasarkan hasil pileg.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasto mengatakan, negara wajib mengembangkan sistem pemilu dan kepartaian yang sejalan dengan terwujudnya sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

Oleh sebab itu, kata Hasto, upaya menciptakan sistem pemilu dan kepartaian yang sederhana melalui pengaturan secara demokratik, efisien, dan efektif mutlak diperlukan.

Sementara itu, pileg dan pilpres yang digelar secara bersamaan menimbulkan potensi polarisasi di masyarakat yang cukup besar. Hal ini seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

"Buat apa kita berdemokrasi kalau masyarakat harus terpecah. Karena itulah kita harus menyelamatkan demokrasi itu," kata Hasto.

Baca juga: Kongres V PDI-P, Dua Anak Megawati Tetap Jabat Ketua DPP

Secara teknis, PDI-P mengusulkan penyelenggaraan pemilu yang dibagi dalam dua tahap di tahun yang sama.

Tahap pertama, pemilihan presiden dan anggota DPD. Selang tiga bulan kemudian dilakukan tahap kedua, yakni pemilihan anggota DPR dan kepala daerah.

"Kita sudah lakukan evaluasi yang menunjuk kepada satu hal, yakni bagi partai-partai politik penyelenggaraan pemilu serentak ini berat," kata Ketua Tim Pemateri, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Perumus pada Komisi IV Arif Wibowo saat ditemui secara terpisah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Menkes Ungkap Belanja di Sektor Kesehatan Sangat Besar, Capai Rp 490 Triliun Per Tahun

Nasional
BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

BKN Sebut Pimpinan KPK Berwenang Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Menteri PPPA Sayangkan Minimnya Tayangan Program Khusus Anak

Nasional
Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Kemenkes: Positivity Rate RI Capai 4 Persen, Sesuai Standar Aman WHO

Nasional
Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.