Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korupsi Penanganan Flu Burung, Dirut PT CPC Didakwa Rugikan Negara Rp 12,3 Miliar

Kompas.com - 08/08/2019, 23:05 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

Setelah adanya revisi DIPA di bulan Oktober 2007, Ratna meminta arahan Siti Fadilah dalam pengadaan tersebut. Siti kemudian memerintahkan Ratna agar pengadaan menggunakan metode penunjukkan langsung dan nantinya dikerjakan oleh Tatat dari PT KFTD.

Atas perintah Siti, Ratna kemudian memanggil Thomas Patria, Jatmiko, Usman Ali dan Bulan Rachmadi selaku panitia pengadaan ke ruang kerjanya.

Ratna memerintahkan mereka melakukan penunjukkan langsung terhadap PT KTFD dengan alasan keadaan luar biasa wabah Flu Burung. Kemudian, surat rekomendasi penunjukkan dibuat tanggal mundur.

Menurut jaksa, apabila diberikan pada tanggal sebenarnya yaitu sekitar bulan November 2007, kegiatan pengadaan tidak akan bisa dilakukan karena sudah mendekati batas tahun anggaran 2007.

"Bulan November 2007, panitia pengadaan melakukan negosiasi atas harga penawaran PT KFTD. Namun yang melakukan negosiasi harga bukanlah perwakilan dari PT KFTD, melainkan Freddy," kata jaksa.

Panitia pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan informasi dari Freddy, yaitu sekitar Rp 29,8 miliar. Freddy memberikan pemotongan harga menjadi Rp 29,3 miliar yang kemudian dipertimbangkan oleh panitia pengadaan.

Baca juga: Pengusaha Didakwa Perkaya Diri Rp 10,8 Miliar dalam Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung

Hingga akhirnya, tanggal 19 Desember 2007 telah dilakukan pembayaran kepada PT KFTD atas kontrak pengadaan itu sebesar Rp 26,3 miliar.

"Setelah menerima pembayaran dari Departemen Kesehatan RI, selanjutnya PT KFTD melakukan pembayaran atas pembelian Reagents dan Consumables kepada PT CPC. Atas pembayaran tersebut PT KFTD mendapatkan management fee sejumlah Rp 1.469.509.849," ujar dia.

Setelah PT CPC menerima pembayaran dari PT KFTD, PT CPC selaku subdistributor PT EKU melakukan pembayaran harga Reagents dan Consumables kepada PT EKU sejumlah Rp 14,38 miliar.

"Uang yang dinikmati oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT CPC sejumlah Rp 10.861.961.060," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com