Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TMP Kalibata Penuh, Ini Kriteria Selektif dalam Memberikan Tanda Jasa

Kompas.com - 08/08/2019, 05:51 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshiddiqie menuturkan, ada sejumlah kriteria untuk lebih selektif dalam menganugerahkan gelar maupun tanda jasa.

Hal itu ia katakan terkait dengan kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata yang kini sudah penuh.

"Yang mendapatkan hak untuk dimakamkan di TMP Kalibata adalah yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, Bintang Republik, dan Bintang Mahaputra. Tiga gelar ini yang memiliki hak," ujar Jimly kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

Meski demikian, Jimly menjelaskan, untuk mendapatkan salah satu dari tiga gelar tersebut, pihaknya kini akan lebih selektif.

Baca juga: TMP Kalibata Penuh, Jokowi Minta Pemberian Tanda Jasa Lebih Selektif

Artinya, untuk mendapatkan bintang penghargaan akan semakin tinggi nilainya.

"Orang yang akan mendapatkan penghargaan itu bukan karena jabatan saja, melainkan apa yang dia lakukan melebihi amanat formal dari jabatanya. Dia bekerja untuk bangsa dan negara, melebihi panggilan tugasnya," ujar Jimly.

Intinya, seperti diungkapkan Jimly, mereka yang berhak mendapatkan gelar tanda jasa tersebut telah bekerja melebihi amanat tugasnya.

Ia mencontohkan, ada seorang yang mendapatkan tanda jasa karena bekerja melebihi jam kerjanya serta prestasinya diakui masyarakat dan negara.

"Misalnya dia harus bekerja 12 jam sehari, tapi dia kerja 20 jam sehari sampai meninggal dalam jabatan dengan prestasi yang diakui," ucap Jimly.

"Faktor lainnya adalah dia memberikan dampak bagi kemajuan perkembangan kehidupan negara dan berjasa luar biasa di luar orang pada umumnya," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Baca juga: Kalibata Penuh, Dewan Gelar Minta Pemprov DKI Bikin TMP Baru

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com