JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat taman makam pahlawan (TMP). Dorongan tersebut disampaikan karena TMP Kalibata, Jakarta Selatan, sudah hampir penuh.
"Jadi pemerintah harus mulai memikirkan mengenai alternatif untuk TMP. Nah kebetulan di seluruh provinsi ada TMP yang dikelola oleh pemda, kecuali DKI. DKI tidak punya TMP," kata Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2019).
Meski berada di ibu kota, namun pengelolaan TMP Kalibata ada di bawah pemerintah pusat.
Baca juga: TMP Kalibata Penuh, Jokowi Minta Pemberian Tanda Jasa Lebih Selektif
Jimly mengaku sudah melaporkan kondisi TMP Kalibata yang sudah hampir penuh ini kepada Presiden Jokowi.
Menurut Jimly, saat ini sudah ada 10.015 makam di TMP Kalibata. Sementara daya tampung TMP Kalibata sebanyak 10.939 makam.
"Jadi, yang tersisa tinggal 924 makam lagi. Dan setiap tahun rata-rata ada 200 orang dimakamkan di TMP Kalibata. Jadi kalau perhitungan normal tinggal 3 tahun lagi penuh," kata Jimly.
Diwacanakan Ahok
Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah mewacanakan pembangunan taman makam pahlawan (TMP) baru di daerah Cilangkap, Jakarta Timur.
Baca juga: TMP Kalibata Akan Penuh, Ahok Wacanakan Bangun TMP di Cilangkap
Rencana itu terlontar seusai berkeliling serta ziarah di TMP Kalibata, Selasa (16/6/2015) pagi.
Menurut Basuki, TMP Kalibata tidak akan cukup lagi untuk menampung jasad para pahlawan yang telah wafat.
"Yang pasti ini (TMP Kalibata) sebentar lagi akan penuh. Makanya kami mau beli lahan di Cilangkap. Sehingga nanti TMP kedua akan berada di markas TNI di Cilangkap," kata Basuki, di TMP Kalibata.