Soal Pemadaman Listrik, Ini Catatan Para Pengamat untuk Kinerja PLN

Marwan juga mengusulkan penguatan jaringan interkoneksi dengan penggunaan dana APBN. Pasalnya, jaringan interkoneksi yang kuat dibutuhkan untuk kondisi pembangkit listrik yang saat ini saling berjauhan.

Selain hal di atas, pengaturan sistem kerja sama dengan swasta menurut Marwan juga perlu ditata. Menurut Marwan sistem delivery or pay yang selama ini diterapkan dimana PLN membayar apa yang digunakan belum terlalu efektif.

“Hanya berlaku setelah pembangkit berumur 12-15 tahun. Jadi awal-awal tetap take or pay berlaku. Jadi beban PLN dari listrik swasta cukup besar karna pertama skema take or pay yang kedua karena bisa saja dia tidak butuh di suatu wilayah tapi dia harus terima,” paparnya.

Take or pay sendiri menurut Manwar adalah dimana PLN membayar untuk berapapun yang ia pakai. Ia mencontohkan selama ini mereka bangun misal 1 pembangkit 120 megawatt sementara butuhnya hanya 100 megawatt, artinya ada kelebihan. Tapi karena prinsipnya take or pay maka bayarnya harus 120 megawatt.

Baca juga: Usai Marahi PLN, Jokowi Enggan Berkomentar Lagi soal Listrik Padam

Lebih lanjut ia juga menyarankan mengenai reserve margin yang harus betul-betul dihitung dengan baik oleh PLN. Ia menyebut reserve margin di luar negeri adalah berkisar 12-15 persen. Reserve margin ini adalah kelebihan pasokan listrik yang dimiliki oleh PLN.

Memang daya yang disediakan PLN harus lebih besar dibanding beban puncak, namun ia menyebut hal ini tidak boleh terlalu berlebihan.

Pemakaian Gas

Marwan juga menyarankan, kemungkinan untuk mengganti sumber energi primer batu bara yang digunakan PLN, hal ini lantaran proses menghidupkan hingga bisa dinikmati, butuh waktu sekitar 4 jam sehingga waktunya cukup lama. Inilah yang menurutnya menjadi salah satu faktor kenapa pemadaman kemarin berlangsung lama.

Ia menyebut, seandainya menggunakan gas, waktunya bisa berlangsung hanya sekitar 15 menit meskipun tentunya biaya yang dibutuhkan lebih mahal.

Secara terpisah Fahmy Radhi saat dihubungi Kompas.com Selasa (6/8/2019) menyebut PLN seharusnya menerapkan automatic protection system yang berlapis-lapis. Sehingga bisa langsung menyesuaikan apabila terjadi kejadian seperti kemarin meskipun nantinya diperlukan biaya yang lebih mahal.

“Namun kalau dihitung dengan kerugian yang dialami masyarakat barangkali tak masalah,” tuturnya.

Ia juga menyarankan mengenai adanya perubahan pada PLN yang ia sebut BUMN-nisasi.

“Ke depan jangan monopoli namun juga jangan diserahkan ke swasta. Saya menyebutnya BUMN-nisasi. Sehingga tak hanya PLN namun juga BUMN-BUMN lain yang bersaing secara sehat. Sehingga akan memperbaiki tata kelola, pembangkit, efisiensi dan keamanan yang terjamin,” tuturnya.