Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Acara Pembekalan Caleg, Sohibul Singgung Kemuliaan Oposisi

Kompas.com - 05/08/2019, 18:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pembekalan bagi calon anggota legislatif tingkat pusat dan daerah terpilih seluruh Indonesia, Senin (5/8/2019).

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, salah satu isu yang disinggung di dalam acara pembekalan ini adalah mengenai pentingnya berperan sebagai oposisi demi perkembangan demokrasi.

"Jadi, kami ingin memberikan pemahaman dan keyakinan kepada caleg-caleg kita bahwa oposisi itu mulia dan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk membangun demokrasi yang berkualitas," kata Sohibul usai memberikan pembekalan di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Ketua DPP PKS Yakin Gerindra Tak Gegabah Bergabung dengan Koalisi Pemerintah

Respons para caleg itu, lanjut Sohibul, sama seperti suara di akar rumput PKS, yakni mendorong agar partainya berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Sama dengan kader, ingin oposisi. Saya sudah menyerap dari halal bihalal kader. Ini belum ditanya saja, udah bilang stand di luar ya, ini caleg terpilih juga gitu," lanjut dia.

Namun, Sohibul menegaskan bahwa acara pembekalan itu bukanlah forum resmi yang mendeklarasikan PKS menjadi oposisi dalam lima tahun ke depan. Arah politik partainya pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan menunggu hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS.

"Enggak ini forumnya, bukan itu. Penegasannya nanti di Majelis Syuro. Ini bagian dari menyerap aspirasi dan membuat preparasi untuk menjadi oposisi," ujar dia.

Secara umum, terdapat empat materi yang disampaikan kepada para caleg PKS dalam pembekalan, yakni mempersiapkan caleg bekerja sesuai tupoksi di DPR dan DPRD, mewakili visi dan misi partai, menjalankan fungsi advokasi bagi masyarakat dan berperan aktif dalam diplomasi luar negeri.

Adapun, sebanyak 250 calon anggota DPR dan DPRD mengikuti pembekalan tersebut. 

 

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen akan menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan dengan berada di ruang oposisi. Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan bahwa dorongan untuk menjadi oposisi banyak disuarakan oleh sebagian besar kader. Bagi Sohibul perlu ada oposisi dalam demokrasi sehingga ada penyeimbang untuk mengawal jalannya pemerintah. PKS juga tak mempermasalahkan bila menjadi partai satu-satunya yang berada di luar pemerintah. #PKS #Oposisi #SohibulIman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com