SMRC: Demokrasi Indonesia Turun Karena Diskriminasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Demokrasi di Indonesia saat ini dinilai menurun untuk kali pertama sejak didengungkannya era Reformasi pada 1998.

Penyebab menurunnya demokrasi dinilai karena masih kuatnya diskriminasi terhadap minoritas.

Hal tersebut merupakan hasil dari penelitian Saiful Mujani Research Consulting (SMRC). Hasil penelitian disampaikan Saiful Mujani selaku pendiri SMRC dalam diskusi "Meredupnya Demokrasi di Indonesia" di Kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).

"Indonesia masih memiliki permasalahan terkait opini publik, seperti mayoritas masyarakat keberatan jika pemimpinnya berbeda agama," ujar Saiful Mujani.

Baca juga: Saat Hakim MK Beri Kuliah Hukum dan Demokrasi di Tengah Sidang

Kendati menurun, akan tetapi kehidupan demokrasi di Indonesia dinilai lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura atau Malaysia.

Sempat terbaik

Saiful menjelaskan, di Indonesia perkembangan demokrasi yang membaik dimulai pada 1997-2018.

Berdasarkan tren kebebasan (trends in freedom) di Indonesia yang bersumber dari lembaga Freedom House, skala yang diambil dalam beberapa aspek adalah 1-7. Jika angkanya semakin rendah, maka berarti demokrasi semakin bebas diterapkan.

Dalam tujuh tahun terakhir, menurut dia, penurunan demokrasi di Indonesia ini dinilai serius.

Pada 2011 dan 2012 angka tren kebebasan Indonesia berada di angka 3. Kemudian, nilainya turun ke angka 4 pada 2013 hingga 2018.

"Indonesia sempat mencapai status bebas penuh pada 2005-2012 dan sesudah itu kembali merosot menjadi setengah penuh sampai sekarang," ujar Saiful.

Baca juga: Pasal Agama dalam RUU KUHP Berpotensi Melegitimasi Diskriminasi dan Intoleransi

Ia menjelaskan, status bebas penuh dalam berdemokrasi memang tak banyak diperoleh negara Asia. Di ASEAN, bahkan hanya Indonesia yang pernah mencapainya pada rentang tahun 2005-2012.

Sumbangan positif terhadap demokrasi Indonesia hingga berhasil mencapai status bebas penuh adalah adanya kemajuan di bidang politik atau political rights (hak politik).

"Aspek yang membuat ini turun walaupun stabil adalah tidak berkembangnya pluralisme politik," kata Saiful Mujani.

"Warga dengan latar belakang identitas beragam, masih ada masalah yakni kurang punya hak untuk mengejar cita-citanya sebagai pejabat publik," ujar dia.

Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan, toleransi dan pluralisme belum tumbuh dengan baik. Ini menjadi salah satu alasan mengapa demokrasi di Indonesia terus menurun.

Saiful juga menyebutkan terdapat dua dimensi hak dan kebebasan dalam demokrasi, yakni hak sipil dan kebebasan sipil.

Hak sipil di Indonesia masih dianggap baik meski masih banyak hal yang harus dibenahi. Namun, pemenuhan kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang serius.