Ombudsman Sebut Polusi Udara Jakarta Mungkin Karena Maladministrasi

Kompas.com - 01/08/2019, 21:13 WIB
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam memaparkan hasil sidak pelayanan publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam memaparkan hasil sidak pelayanan publik di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan, polusi udara yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini kemungkinan disebabkan oleh praktik maladministrasi.

"Misalnya ada pabrik yang dimiliki BUMN atau BUMD yang harusnya memiliki corong, memiliki filter, pelapis udara, tapi kemudian tidak. Artinya ada pembiaran. Maka jelas itu mal (maladministrasi)," ujar Adrianus di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Kasus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Digugat Koalisi Ibukota?

Contoh kemungkinan maladministrasi lain, yakni ketika petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang seharusnya mengawasi kualitas udara, namun tidak menjalankan tugas itu secara benar. Maka, hal itu bisa tergolong maladministrasi.

Ombudsman pun berkomitmen untuk turun tangan menyelidiki hal kemungkinan-kemungkinan tersebut.

"Saya kira kami masuk dari situ," ujar Adrianus.

Mantan anggota Kompolnas itu mengatakan, sebenarnya regulasi mengenai lingkungan hidup di Indonesia sudah cukup lengkap. Namun kelengkapan itu saja tidak cukup apabila tidak diimplementasikan dengan baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelaksanaan regulasi yang setengah-setengah itu pun menimbulkan pencemaran udara seperti yang terjadi di DKI Jakarta saat ini.

Baca juga: Solusi untuk Polusi Udara Jakarta

Adrianus sekaligus bersyukur permasalahan udara di Ibu Kota saat ini sedang diangkat ke ranah publik. Bahkan dibawa ke ranah hukum. Harapannya, masyarakat meningkatkan kepekaannya terhadap kepedulian lingkungan dan kesehatan.

"Maladministrasi itu juga perlu awareness, perlu ada kesadaran, perlu ada pengetahuan. Dan kami bersyukur berterimakasih pada orang-orang yang membuat itu jadi aware," lanjut dia.

 

Kompas TV Kualitas udara Jakarta menurut AirVisual semakin buruk. Namun data itu dibantah oleh BMKG. Sementara Gubernur DKI Jakarta mengklaim sudah punya cara jitu untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Lalu salah siapa udara Jakarta semakin kotor. Apa langkah tepat dan efektif mencegah ibu kota negara tidak terpolusi? #PolusiJakarta #PolusiUdara #AirVisual
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.