Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jusuf Kalla, Mobil Listrik Solusi Polusi Udara Jakarta

Kompas.com - 31/07/2019, 15:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, salah satu penyebab tingginya polusi udara di Jakarta adalah jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak.

Akibatnya, emisi dari kendaraan bermotor tersebut memenuhi ruang udara Jakarta.

Karena itu, Kalla menilai mobil listrik bisa menjadi solusi untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

"Kalau Jakarta ini dianggap suatu kota yang paling tidak bersih udaranya, itu sebagian besar karena mobil. Karena itulah maka perlu mengembangkan mobil listrik," ujar Kalla dalam seminar bertajuk Geopolitik Transformasi Energi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Mungkinkah Ubah Mobil Biasa Jadi Mobil Listrik?

Namun, Kalla mengingatkan adanya kendala yang perlu diantisipasi jika jumlah mobil listrik semakin banyak. Sebab, nantinya kebutuhan listrik semakin meningkat lantaran masyarakat harus mengisi daya mobilnya.

Karena itu, pengembangan industri mobil listrik harus diimbangi dengan pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan. Sehingga pembangkit listrik tidak lagi bergentung pada energi fosil yang merusak lingkungan.

"Dalam lima tahun katakanlah, karena kita penjualan mobil di Indonesia 1,2 juta, bayangkan sejuta saja, pada malam hari men-charge mobilnya berapa megawatt dibutuhkan," ujar Kalla.

"Tentu antara lingkungan dan bisnis itu sangat bisa terjadi transformasi energi itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dicermati dan dilakukan secara bersama-sama. Secara policy, bisnis, kemudian secara bagaimana konsumennya," lanjut dia.

Baca juga: 6 Hal Yang Bisa Dilakukan Warga untuk Mengurangi Polusi Udara Jakarta

Diberitakan, penerbitan perpres mobil listrik sendiri mengalami kendala.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, kendala penerbitan perpres itu karena adanya pro kontra di antara anggota Kabinet Kerja.

"Peraturan Presiden ditunggu hampir 1,5 tahun, debat antar menteri enggak selesai-selesai. Ada yang pro mobil listrik, ada yang melawan," ungkap Jonan di Jakarta, Minggu (28/7/2019), sebagaimana dikutip Antara.

Proses perdebatan panjang antar menteri itu terkait pembahasan komponen lokal yang kelak akan membantu produsen dalam memproduksi kendaraan listrik nasional. 

 

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah butuh waktu untuk menyelaraskan regulasi lintas kementerian bagi industri mobil listrik. Ada sejumlah aturan yang akan terbit tahun ini sayangnya pemerintah belum merinci aturan terkait apa saja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com