Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sensasi Selebritas Medsos, Bagaimana Seharusnya Pers Memberitakan?

Kompas.com - 01/08/2019, 12:06 WIB
Rosiana Haryanti,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Pentingkah memberitakan konten viral?

Tak hanya memberitakan kegiatan figur publik, pers saat ini juga memberitakan isu yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial.

Arif kembali mengingatkan, hal pertama yang perlu diperhatikan apakah konten tersebut menyangkut kepentingan publik.

Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan ulasan dan pemberitaan. Jika media tersebut ingin mengangkat konten yang sedang hangat dibicarakan, maka selayaknya perkara itu diulas dengan prosedur jurnalistik yang benar.

"Kalau dia ditarik oleh media mainstream maka dia harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan di UU 40 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999), termasuk kode etik jurnalistik segala macam, cek ricek, terus konfirmasi, dan sebagainya, itu harus terpenuhi," tutur Arif.

Baca juga: 5 Alasan Media Sosial Bisa Mengganggu Kesehatan Mental

Lalu bagaimana dengan pengutipan dari media sosial?

Arif menuturkan, penulis mengutip pendapat atau klarifikasi sepanjang ia dapat memastikan bahwa kutipan tersebut memang diucapkan langsung oleh orang yang bersangkutan.

Dia memberi contoh kasus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, yang mengatakan bahwa empat perusahaan unicorn Indonesia disebut sebagai perusahaan asal Singapura.

Segera setelah berita itu mencuat, Thomas melakukan klarifikasi di akun Twitter pribadinya.

Melihat contoh tersebut, maka media dapat mengutip klarifikasi dari yang bersangkutan.

"Tapi pertanyaan kritisnya adalah dari mana dia tahu kalau itu akunnya Tom Lembong? Dari mana dia bisa memastikan bahwa itu adalah Tom Lembong yang nge-tweet bukan adminnya? Nah di situ ada problem baru," ucap Arif.

Baca juga: Kepala BKPM Ralat Ucapannya soal 4 Unicorn Indonesia Dimiliki Singapura

Sehingga, Arif menggarisbawahi, saat mengambil kutipan yang bersumber dari media sosial, wartawan harus memastikan bahwa klarifikasi itu berasal dari pihak yang bersangkutan.

"Nah seorang wartawan yang baik mestinya mengecek, apakah humasnya BKPM (yang melakukan klarifikasi)? Apakah ini benar akunnya Pak Tom? dan sebagainya," tutur dia.

Dengan demikian, Arif menekankan, jika ingin mengangkat berita yang hangat di media sosial, maka wartawan harus memperhatikan nilai berita atau news value.

"Ada news value. Kalau enggak ada, masyarakat enggak dapat apa-apa sebetulnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com