Polri Kantongi Akun Pembuat Konten Dugaan Jual Beli Data Kependudukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah mendeteksi akun pembuat konten terkait indikasi kasus jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial.

"Tim Direktorat Siber sudah menemukan akun resmi yang pertama kali menyebarkan dan memviralkan konten tersebut," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

Kendati demikian, ia tidak menyebutkan secara lebih rinci akun yang dimaksud.

"Saya enggak menyebutkan orang. Kita selalu praduga tidak bersalah," tuturnya.

Baca juga: Kemendagri Imbau Masyarakat Bijak Terkait Penggunaan Data Kependudukan

Meski sudah mengantongi identitas pembuat konten mengenai indikasi jual-beli data kependudukan tersebut, polisi masih menunggu laporan resmi dan bukti-bukti dari pihak Dukcapil.

"Bukti-bukti, bukti-bukti yang kuat dulu. Kita selalu berlandaskan pada fakta hukum. Biar apa? Biar jelas konstruksi hukum deliknya itu. Nanti kalau konstruksi deliknya jelas, baru kita berani melakukan upaya-upaya," ungkap Dedi.

Menurut Dedi, polisi akan memburu pembuat konten yang diduga kuat sebagai berita bohong atau hoaks tersebut jika bukti kuat. Namun, polisi tidak akan menangkap penyebarnya.

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). Raker tersebut membahas RAPBN 2020 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

"Walaupun data itu di Dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan juga aman, tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim melaporkan untuk diusut," kata Tjahjo di Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Polri Tunggu Laporan Dukcapil soal Dugaan Jual-Beli Data Kependudukan

Saat bersamaan, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya memang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri agar penyalahgunaan data KK dan NIK ini bisa ditelusuri lebih jauh. Sebab, ia ingin ada ketenangan di masyarakat.

"Kami hanya melaporkan peristiwa. Kan yang ada di media sosial Facebook itu. Nanti akan bisa ditindaklanjuti tentu saja polisi, aparat penegak hukum," ujar Zudan, yang mendampingi Tjahjo di Ombudsman.

"Kami memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak ada kebocoran data. Kami udah cek semuanya, dipastikan tidak ada dari internal," kata Zudan.