Kemendagri Imbau Masyarakat Bijak Terkait Penggunaan Data Kependudukan

Kompas.com - 30/07/2019, 16:57 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, mengimbau masyarakat bijak menggunakan data kependudukan dalam aktivitas sehari-hari.

Masyarakat diharapkan hati-hati dengan tidak mengunggah data pribadi, seperti data kependudukan, ke media sosial atau memberikan ke pihak lain yang tidak berhak menerima data tersebut

Hal itu menyusul ditemukannya indikasi jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) di media sosial.

"Masyarakat hati-hati, jangan dishare-share ke mana-mana. Hati-hati berikan data," kata Zudan seusai mendampingi Mendagri Tjahjo Kumolo di Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Mendagri Jamin Kerahasiaan Data Kependudukan

Ia juga meminta publik cermat ketika menyampaikan data kependudukannya ke pihak terkait, seperti bank dan asuransi. Zudan berharap masyarakat mencermati bagaimana kebijakan pihak terkait dalam memanfaatkan data pribadi.

"Saya berikan saran ke masyarakat, kalau misalnya, masyarakat memberikan datanya ke bank, bangunlah konsensus, buat perjanjian sama bank. Jangan data saya digunakan untuk keperluan di luar transaksi. Dengan asuransi juga, buat konsensus jangan digunakan untuk keperluan lain di luar asuransi ini," ujarnya. 

Atas indikasi jual-beli data kependudukan, Kemendagri telah melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Polri.

Zudan ingin penyalahgunaan data KK dan NIK ini bisa ditelusuri lebih jauh. Sebab, ia ingin ada ketenangan di masyarakat.

"Kita hanya melaporkan peristiwa. Kan yang ada di media sosial Facebook itu. Nanti akan bisa ditindaklanjuti tentu saja polisi, aparat penegak hukum, kami memastikan bahwa data dari Dukcapil tidak ada kebocoran data. Kami udah cek semuanya, dipastikan tidak ada dari internal," kata Zudan.

Baca juga: Mendagri Minta Polri Usut Tuntas Jual Beli Data Kependudukan

Sebelumnya, beredar di media sosial informasi dari warganet mengenai jual-beli data pada KK dan NIK. Informasi ini diunggah pemilik akun Twitter pada (26/7/2019).

Ia mengunggah foto yang berisi jual-beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

"Ternyata ada ya yang memperjualbelikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampai jutaan data. Gila gila gila," demikian unggahan pemilik akun itu.

Dalam unggahan foto tersebut, tampak bukti-bukti percakapan jual-beli data pribadi KK dan NIK di grup Facebook bernama Dream Market Official. NIK dan KK itu diduga digunakan untuk mendaftar ke berbagai aplikasi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X