Satu Kata untuk Koruptor, Mati!

Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Sabtu (27/7/2019), menetapkan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus.

Tamzil bersama enam orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK sehari sebelumnya.

Ini bukan kali pertama Tamzil terjerat korupsi. Sebelumnya, Tamzil pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.

Bupati Kudus periode 2003-2008 ini divonis 1 tahun 10 bulan, dan mendapatkan pembebasan bersyarat pada Desember 2015.

Setelah bebas, Tamzil berlaga pada Pilkada 2018 dan kembali mendapatkan jabatan bupati Kudus untuk periode 2018-2023. Belum genap setahun menjabat, ia kembali dijerat kasus korupsi.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan pihaknya bisa menuntut Tamzil dengan hukuman mati karena sudah pernah dihukum terkait kasus korupsi.

Baca juga: Dua Kali Terjerat Kasus Korupsi, Bupati Kudus Bisa Dituntut Hukuman Mati

Ia mengatakan kemungkinan ini masih dalam pengembangan.

Berdasarkan UU Tipikor, pidana mati dapat dijatuhkan jika tindak korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu (Pasal 2 Ayat 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Mengenai keadaan tertentu tersebut, penjelasan pasal demi pasal (Ayat 2 Pasal 2) menyebutkan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dalam penjelasan tersebut, pengulangan tindak pidana korupsi jelas termasuk dalam keadaan tertentu yang membuat pelaku korupsi bisa dijatuhi hukuman mati.

Pro-kontra diterapkannya hukuman mati bagi Tamzil dan pelaku tindak pidana korupsi lainnya akan dibahas mendalam pada program talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (31/7/2019), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Apakah hukuman mati bagi koruptor efektif dalam membawa efek jera?

Titik urgen

Perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor di Indonesia telah berlangsung lama. Meskipun telah dimungkinkan berdasarkan UU Tipikor, namun hukuman mati bagi koruptor belum pernah diterapkan.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Tersangka terkait dugaan kasus suap pengisian jabatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019, Bupati Kudus 2018-2023 Muhammad Tamzil (kiri) memasuki mobil yang akan membawa ke penjara usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/7/2019). Pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti senilai Rp170 juta, Muhammad Tamzil akan ditahan bersama Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan dan Staf Khusus Bupati Kudus Agus Soeranto. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

Sejauh ini, hukuman mati, bukan hanya bagi koruptor, mendapat penentangan dari kalangan aktivis hak azasi manusia (HAM) yang menilai penerapan hukuman mati adalah bentuk pelanggaran HAM.

Penerapan hukuman mati telah ditolak oleh masyarakat internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1966 telah menetapkan perjanjian atau kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang disebut International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang di dalamnya menghapuskan hukuman mati.

Terlepas dari perdebatan hukuman mati, secara jujur harus diakui korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius dan darurat untuk diatasi.

Harus diakui pula pada faktanya Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa dan bisa dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan.

Mengutip sebuah kajian tentang korupsi di Indonesia, korupsi pada hakekatnya adalah tindakan sabotase ekonomi, sabotase sosial, dan sabotase budaya.

Para koruptor bukan hanya melecehkan nilai-nilai agama, moralitas, dan kemanusiaan, tapi juga menciptakan polarirasi ekonomi dan pembusukan budaya. Korupsi pada akhirnya akan membuahkan kemiskinan berlapis-lapis.

Tindakan para koruptor telah mengkhianati jutaan rakyat yang hidup dalam kubangan kemiskinan. Sehingga, tidaklah keliru kalau korupsi dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena menyebabkan timbulnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat.

Di sisi lain, arah pemberantasan korupsi dinilai semakin tidak jelas. Tindak korupsi terus dipertontonkan di muka publik tanpa kehadiran budaya malu.

Praktik-praktik korupsi tetap tumbuh subur. Kasus demi kasus terkuak seolah menjadi hal yang lumrah. Dunia pendidikan hancur karena gagal menumbuhkan sikap kejujuran.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bangsa ini sudah berada pada titik yang sangat urgen sebelum hancurnya perekonomian dan kehidupan masyarakat karena koprupsi.

Harus segera dicari jalan keluar, termasuk tindakan yang berani atau ekstrem sekali pun, untuk memerangi korupsi.

Dalam hal ini, hukuman mati bagi koruptor patut diterapkan jika memang itu dinilai sebagai hukuman yang efektif untuk membawa efek jera.