Kompas.com - 30/07/2019, 13:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia, sebenarnya merupakan peringatan bagi setiap ormas di Indonesia.

Kepala Negara, menurut Tjahjo, ingin mengingatkan seluruh ormas di Tanah Air bahwa harus sejalan dan konsisten dengan ideologi negara, Pancasila.

"Ini masalah politik negara yang harus ditaati oleh setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas, berhimpun, berpartai yang dilindungi undang-undang. Aturan kenegaraan harus diikuti dengan baik, termasuk pengajuannya, kita lihat record-nya bagaimana. Jadi tidak hanya FPI, seluruh ormas yang ada juga," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Izin Ormas Belum Keluar, Ini Syarat yang Belum Dipenuhi FPI...

Oleh sebab itu, Tjahjo juga menolak apabila ada yang mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut kental dengan nuansa politik pragmatis atau elektoral.

Ia menegaskan, pernyataan Presiden berkaitan erat dengan politik negara.

Sementara, mengenai proses penerbitan izin bagi FPI sendiri, Tjahjo mengatakan, sedang diurus oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

"Menyangkut FPI sedang ditelaah detail oleh Dirjen Polpum. Karena tidak hanya FPI, ormas yang ada di negara kita sampai 400 ribu ormas. Baik yang SKT-nya ada yang lewat Kumham ada yang akta notaris, ada yang lewat Kemendagri itu setiap pengajuan SKT kami telaah khususnya menyangkut AD/ART-nya," kata Tjahjo.

Mengenai apakah izin tersebut akan dikeluarkan atau tidak, Tjahjo belum mengetahuinya.

"Saya belum bisa katakan sekarang, tunggu hasilnya. Nanti tim kami melakukan evaluasi terhadap setiap ormas yang mengajukan SKT baru atau perpanjangan izin," kata dia.

Baca juga: Perpanjangan Izin FPI dan Pernyataan Jokowi yang Menuai Polemik...

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Jokowi mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," kata dia.

Kompas TV Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu setuju dengan Presiden Jokowi tentang ormas Front Pembela Islam FPI, Menhan menegaskan setiap ormas yang ada di Indonesia harus taat dengan Pancasila. Menurut Menhan pelarangan untuk FPI mungkin saja dilakukan bila tidak sejalan dengan ideologi bangsa. #fpi #menteripertahanan #RyamizardRyacudu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.