Tjahjo Sebut Pernyataan Jokowi soal Izin FPI Jadi Peringatan ke Ormas

Kepala Negara, menurut Tjahjo, ingin mengingatkan seluruh ormas di Tanah Air bahwa harus sejalan dan konsisten dengan ideologi negara, Pancasila.

"Ini masalah politik negara yang harus ditaati oleh setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas, berhimpun, berpartai yang dilindungi undang-undang. Aturan kenegaraan harus diikuti dengan baik, termasuk pengajuannya, kita lihat record-nya bagaimana. Jadi tidak hanya FPI, seluruh ormas yang ada juga," ujar Tjahjo saat ditemui di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Oleh sebab itu, Tjahjo juga menolak apabila ada yang mengatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tersebut kental dengan nuansa politik pragmatis atau elektoral.

Ia menegaskan, pernyataan Presiden berkaitan erat dengan politik negara.

Sementara, mengenai proses penerbitan izin bagi FPI sendiri, Tjahjo mengatakan, sedang diurus oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

"Menyangkut FPI sedang ditelaah detail oleh Dirjen Polpum. Karena tidak hanya FPI, ormas yang ada di negara kita sampai 400 ribu ormas. Baik yang SKT-nya ada yang lewat Kumham ada yang akta notaris, ada yang lewat Kemendagri itu setiap pengajuan SKT kami telaah khususnya menyangkut AD/ART-nya," kata Tjahjo.

Mengenai apakah izin tersebut akan dikeluarkan atau tidak, Tjahjo belum mengetahuinya.

"Saya belum bisa katakan sekarang, tunggu hasilnya. Nanti tim kami melakukan evaluasi terhadap setiap ormas yang mengajukan SKT baru atau perpanjangan izin," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin FPI sebagai ormas. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Jokowi mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," kata dia.