Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Cinta Laura Jadi Duta Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tuai Polemik..

Kompas.com - 30/07/2019, 13:17 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Aktris peran dan juga penyanyi, Cinta Laura Kiehl, ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Duta Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada pertengahan Juli 2019.

Sontak, dipilihnya Cinta Laura sebagai duta oleh Kementerian PPPA menuai kritik. Salah satunya disampaikan psikolog anak yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi.

Pria yang akrab disapa Kak Seto itu mempertanyakan alasan Kementerian PPPA memilih Cinta Laura.

"Apakah itu hasil kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara institusi atau lebih sebagai penunjukan berbasis selera individu per individu di KPPPA?" ujar Kak Seto saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (30/7/2019).

Selain itu, Seto Mulyadi mempertanyakan apakah terpilihnya Cinta Laura sebagai duta sudah paling sesuai dengan parameter dan kriteria seorang "duta" bagi Kementerian PPPA.

Kak Seto juga mempertanyakan, apakah pemilihan Cinta Laura oleh Kementerian PPPA ini juga melibatkan masyarakat untuk memberi masukan.

Baca juga: Cinta Laura Jadi Duta Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Apa Saja Tugasnya?

"Pandangan miring"

Kak Seto memahami bahwa pemilihan Cinta Laura sebagai duta anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak menuai polemik. Ini disebabkan ada pandangan negatif terhadap gaya hidup Cinta Laura.

Pertanyaan yang sama juga disampaikan psikolog forensik, Reza Indragiri Amriel. Menurut Reza Indragiri, sorotan diberikan karena foto vulgar Cinta Laura pernah tersebar di masyarakat.

Terkait pandangan ini, Kak Seto yang merupakan aktivis perlindungan anak berharap ada koreksi yang diberikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada Kementerian PPPA.

"Senyampang (mumpung) inisiatif Kementerian PPPA ini sudah memantik pandangan miring di tengah masyarakat, termasuk para pegiat perlindungan anak, relevan kiranya apabila KPAI mengambil langkah," ujar Seto.

Baca juga: Cinta Laura dengan Tugas Baru Duta Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Kak Seto, KPAI memiliki wewenang untuk mengoreksi Kementerian PPPA yang memberikan gelar duta anti-kekerasan perempuan dan anak untuk Cinta Laura.

Ini sesuai dengan peran dan fungsi KPAI dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com