Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sinyalir ada Keretakan di antara Parpol Pendukung Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 26/07/2019, 15:00 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie mensinyalir adanya keretakan antara partai politik pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan terdapat beberapa peristiwa yang dinilai dapat memengaruhi peta politik ke depan.

"Disinyalir bisa jadi ada keretakan. Tercium aroma politik yang kurang baik," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/7/2019).

Ketiga peristiwa tersebut, pertama, pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di DPP Nasdem, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

Baca juga: Waketum Sebut Gerindra Tak Ingin Ganggu Keharmonisan Koalisi Pemerintah

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah, Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh pimpinan PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kedua, pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Kabar masuknya partai baru dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) semakin menguat sejak pertemuan tersebut.

Pertemuan Prabowo-Megawati diprediksi menjadi langkah awal Gerindra untuk masuk dalam koalisi partai-partai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Ketiga, pertemuan antara Surya Paloh dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh menyebut bahwa dirinya siap mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika berniat untuk maju dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.

Pernyataan Surya tersebut memang bukan sikap resmi partai. Saat memberikan pernyataan seusai pertemuan tertutup dengan Anies di DPP Partai Nasdem, Rabu (24/7/2019), Surya menegaskan kapasitasnya sebagai pribadi, bukan ketua umum partai.

Baca juga: Pembubaran TKN, antara Wacana Penambahan Parpol Koalisi dan Beban Jokowi

Jerry mengatakan, tak menutup kemungkinan muncul kecemburuan politik di antara para parpol pendukung.

Kecemburuan politik itu akan semakin meningkat apabila dalam kabinet nanti pembagian kursi tak sesuai harapan elite parpol.

"Political jealousy (kecemburuan politik) pasti ada. Apalagi jumlah kursi di kabinet tak sesuai dengan permintaan. Jika kalangan profesional 60 persen atau 70 persen bisa terjadi gempa politik di kubu pendukung," kata Jerry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com