Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Anak Nasional, KPAI Tuntut Pemerintah Penuhi Hak-hak Anak "Down Syndrome"

Kompas.com - 23/07/2019, 07:40 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

1. Menerbitkan PP sebagai turunan UU Penyandang Disabilitas

KPAI meminta Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

“Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak antara lain PP tentang perlindungan, rehabilitasi, tenaga kerja, pendidikan, jaminan aman atas kekerasan bagi penyandang disabilitas, dan sebagainya,” kata Susianah.

Baca juga: Hari Anak Nasional, Ini Agenda Kegiatan Seru di Festival Seni Anak

Menurut dia, PP ini sudah diterbitkan maksimal 2 tahun setelah UU dibuat, namun hingga saat ini hal itu belum juga terlihat.

2. Sistem pendidikan khusus

Tuntutan lain, KPAI meminta pemerintah menyediakan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang down syndrome.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus ini tidak seharusnya dipaksakan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan inklusi.

“Harusnya sistem pendidikan yang menyesuaikan diri dengan kondisi anak-anak DS. Pendidikan inklusi bagi anak-anak DS juga harus didukung oleh ketersediaan tenaga pendidik yang ramah anak dan memiliki keahlian dalam proses pembelajaran khusus anak DS,” ujar dia.

3. Akses keterampilan

Tuntutan ketiga, KPAI meminta pemerintah menyediakan akses eterampilan untuk anak-anak DS yang mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA, dengan tujuan memberikan kesempatan anak-anak tersebut berkembang di luar akademis.

“Saat ini banyak anak DS yang mengembangkan keterampilan seperti tata boga, tata busana, dan home industry. Namun, hanya terbatas di kota besar, belum menyebar ke seluruh nusantara,” ujar Susianah.

4. Perlindungan hukum

Mengingat selama ini anak-anak pengidap DS rentan menjadi korban kekerasa seksual, maka KPAI meminta pemerintah untuk bergerak secara konkrit mencegah dan menyelesaikan permasalahan ini.

“Agar pemerintah melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual yang menyasar anak DS,” kata Susianah.

Berdasarkan catatan KPAI, sebagian besar tindak kekerasan seksual kepada anak down syndrome justru dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti keluarga dekat atau tetangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com