Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ajukan Syarat Ini jika Ditawari Masuk Koalisi Jokowi

Kompas.com - 19/07/2019, 18:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan, partainya siap berada di luar pemerintahan usai Pilpres 2019. Menurut dia, hal itu penting untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Meski demikian, Demokrat juga tidak menolak jika diajak bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Menurut saya pribadi, posisi di luar pemerintahan sangat bagus. Dalam check and balance ya. Itu sangat bagus sekali," ujar Didi dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

"Tetapi kita lihat ke depan, kalau memang diperlukan juga, siap dalam posisi apapun. Tapi ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden," lanjut dia.

Baca juga: SBY Sudah Kumpulkan DPD Demokrat di Cikeas, Apa yang Dibahas?

Meski demikian, Didi memastikan, partainya tidak akan meminta-minta jatah menteri kepada Presiden Jokowi. Sebab, Demokrat bukanlah partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Sekalipun nantinya Presiden Jokowi menawarkan untuk bergabung, Partai Demokrat juga tidak serta merta menerimanya begitu saja. Partainya akan menerima tawaran itu jika melihat adanya kecocokan program.

Baca juga: SBY dan DPD Mulai Bahas Arah Politik Demokrat, Sekjen Sebut 9 September Akan Jadi Hari Istimewa

Sebab, Didi mengatakan, partainya juga memiliki 14 program prioritas dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, tawaran untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf akan dipertimbangkan apabila pemerintahan bersedia menjalankan 14 program tersebut.

"Partai Demokrat punya 14 program pro rakyat. Siapapun bersama kami, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, harus jelas bahwa 14 program Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujar Didi.

"Yang pasti, Partai Demokrat pasca-pemilu ini siap dalam posisi apapun. Kalau saya pribadi kemarin, dari pidato Pak Jokowi, bagi yang ada di dalam pemerintahan atau yang di luar, dua-duanya memiliki kontribusi bagi bangsa ini," lanjut dia.

 

Kompas TV Setelah Rabu, 10 Juli 2019 Partai Demokrat akan menentukan arah politiknya . Apakah tetap menjadi partai di luar pemerintah atau akan berlabuh dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kita kupas bersama Jansen Sitindaon, Ketua DPP Partai Demokrat. Dan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. #partaidemokrat #pascapilpres
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com