Kompas.com - 19/07/2019, 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan, partainya siap berada di luar pemerintahan usai Pilpres 2019. Menurut dia, hal itu penting untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Meski demikian, Demokrat juga tidak menolak jika diajak bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Menurut saya pribadi, posisi di luar pemerintahan sangat bagus. Dalam check and balance ya. Itu sangat bagus sekali," ujar Didi dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

"Tetapi kita lihat ke depan, kalau memang diperlukan juga, siap dalam posisi apapun. Tapi ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden," lanjut dia.

Baca juga: SBY Sudah Kumpulkan DPD Demokrat di Cikeas, Apa yang Dibahas?

Meski demikian, Didi memastikan, partainya tidak akan meminta-minta jatah menteri kepada Presiden Jokowi. Sebab, Demokrat bukanlah partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Sekalipun nantinya Presiden Jokowi menawarkan untuk bergabung, Partai Demokrat juga tidak serta merta menerimanya begitu saja. Partainya akan menerima tawaran itu jika melihat adanya kecocokan program.

Baca juga: SBY dan DPD Mulai Bahas Arah Politik Demokrat, Sekjen Sebut 9 September Akan Jadi Hari Istimewa

Sebab, Didi mengatakan, partainya juga memiliki 14 program prioritas dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, tawaran untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf akan dipertimbangkan apabila pemerintahan bersedia menjalankan 14 program tersebut.

"Partai Demokrat punya 14 program pro rakyat. Siapapun bersama kami, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, harus jelas bahwa 14 program Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujar Didi.

"Yang pasti, Partai Demokrat pasca-pemilu ini siap dalam posisi apapun. Kalau saya pribadi kemarin, dari pidato Pak Jokowi, bagi yang ada di dalam pemerintahan atau yang di luar, dua-duanya memiliki kontribusi bagi bangsa ini," lanjut dia.

 

Kompas TV Setelah Rabu, 10 Juli 2019 Partai Demokrat akan menentukan arah politiknya . Apakah tetap menjadi partai di luar pemerintah atau akan berlabuh dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kita kupas bersama Jansen Sitindaon, Ketua DPP Partai Demokrat. Dan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. #partaidemokrat #pascapilpres
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Nasional
Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Nasional
Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Nasional
Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Nasional
Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Nasional
Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Nasional
Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Nasional
Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Nasional
Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.