Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Kompas.com - 19/07/2019, 11:09 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Wiranto, menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Rakortas tersebut dihadiri oleh sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

"Hari ini kita menggelar rapat koordinasi membahas berbagai kondisi terkini yang tentu bersangkut-paut dengan masalah polhukam yang menjadi prioritas kita," ujar Wiranto membuka Rakortas.

Baca juga: Wiranto Akan Bertemu Xanana Bahas Perbatasan RI-Timor Leste

 

Wiranto menuturkan, menjelang pergantian kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Oktober 2019 nanti, hingga kini rencana strategis pembangunan pemerintah, baik yang jangka pendek dan panjang sudah berjalan dengan baik.

Hal itu, lanjutnya, tidak terlepas dari kementerian dan lembaga yang telah menjaga stabilitas keamanan nasional, politik, dan hukum.

Baca juga: Negosiasi Pengembangan KFX/IFX, Wiranto Harap Tak Merusak Persahabatan dengan Korsel

"Tidak mungkin pembangunan bisa berjalan di suatu negara, padahal stabilitas keamanan tidak berjalan dengan baik," paparnya kemudian.

"Keamanan dan situasi politik yang bisa terjaga dengan baik perlu kita syukuri karena sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi kita masih stabil. Kita mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional dengan indeks lima koma sekian, ini sesuatu yang perlu kita syukuri," sambungnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X