Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Lapor soal Korban Human Trafficking di China, Grace Bilang Jokowi Langsung Telepon Menlu

Kompas.com - 18/07/2019, 20:05 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) dan masih tertahan di China.

Laporan itu disampaikan saat para pengurus PSI bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

"Mumpung ada kesempatan, kami sampaikan ke beliau berbagai update, termasuk yang kami advokasi, ada sejumlah perempuan Indonesia yang jadi korban human trafficking sekarang masih tertahan di luar negeri enggak bisa pulang," kata Ketua Umum PSI Grace Natalie kepada wartawan selepas pertemuan.

Baca juga: Bertemu Jokowi, PSI Perkenalkan 44 Kader yang Dianggap Layak Jadi Menteri

Grace menyampaikan, PSI berupaya mengadvokasi kasus perdagangan manusia ini sejak tahun lalu. Para perempuan asal Jawa Barat itu, menurut dia, saat ini masih tertahan di KBRI Beijing.

"Kami pernah buat konferensi pers di kantor dengan video call, jadi mereka ditipu, dibilang mau dapat pekerjaan, tetapi sampai di sana dikawini dan dipaksa berhubungan dengan tidak normal. Sudah setahun mandek," kata dia.

Grace menyebut, Presiden Jokowi kaget mendengar laporan dari PSI ini. Ia pun langsung menelepon Menlu Retno Marsudi untuk menindaklanjuti proses kepulangan mereka.

"'Oh iya saya pernah dengar ini, masak belum pulang', jadi tadi langsung suruh ajudan telepon ke Menlu on the spot mendengar beliau minta ini harus segera dipulangkan," kata Grace.

"Kalau perlu saya jemput," kata Grace menirukan pernyataan Jokowi.

Pada September 2018, PSI menggelar jumpa pers terkait kasus perdagangan manusia ini. Kasus ini diketahui setelah keluarga korban mengadu ke PSI.

Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) Muannas Alaidid mengungkapkan, kasus ini berawal pada Mei 2018 lalu, saat 16 perempuan Indonesia dari Purwakarta, Subang, Bandung, Tangerang, dan Tegal diberangkatkan ke China.

Baca juga: Sosialisasi Kejahatan Perdagangan Manusia Diminta Masif hingga ke Desa

Mereka diiming-imingi pekerjaan dan gaji besar sebagai penjual kosmetik di sana.

Ternyata, sesampai di sana, para korban malah dinikahkan dengan pria setempat, dengan surat izin orangtua yang dipalsukan.

“Berdasarkan pengakuan korban, mereka diperjual-belikan oleh calo atau agen perusahaan dengan nilai Rp 400 juta per orang,” kata Muannas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/9/2018).

Muannas mengatakan, transaksi Rp 400 juta itu baru diketahui para korban setelah mereka meminta dipulangkan ke Indonesia.

Mereka ditahan untuk pulang ke Indonesia karena suaminya merasa sudah membeli dengan harga ratusan juta.

Baca juga: DPRD DKI Dikritik karena Reaktif terhadap Politisi PSI tapi Tak Selesaikan Pemilihan Wagub

Muannas juga menyampaikan, Polda Jabar sebenarnya sudah mengusut kasus ini berdasarkan laporan dari keluarga korban.

Kepolisian juga sudah menangkap tiga orang pelaku yang mengirimkan mereka. Dua pelaku merupakan warga negara Indonesia, sedangkan satu pelaku lainnya adalah warga China.

"Kita mengapresiasi kepolisian yang sudah menangkap pelaku, tetapi korban juga harus segera dipulangkan. PSI akan segera menyurati Kapolri. Kita berharap Polri bisa bekerjasama dengan Interpol," kata Muannas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com