KPU Tolak Dalil Caleg yang Gugat Evi Apita Maya karena Foto Editan

Kompas.com - 18/07/2019, 19:04 WIB
Sidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang Sengketa Hasil Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menolak dalil perkara yang dimohonkan calon anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Farouk Muhammad ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perkara ini, KPU bertindak sebagai pihak termohon. Pemohon mempersoalkan foto yang digunakan oleh pesaingnya, Evi Apita Maya, dan menuding Evi mengedit foto pencalonannya hingga melewati batas wajar.

"Bahwa dalam hal pas foto yang diduga foto lama yang melibihi enam bulan sebelum pendaftaran atau setidak-tidaknya foto editan yang melebihi batas kewajaran, termohon menolak dalil tersebut karena termohon sudah melaksanakan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan," kata Kuasa Hukum KPU Rio Rachmat Effendi dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Menurut Rio, di awal tahapan pemilu, Farouk tidak pernah memberikan tanggapan atas foto yang digunakan Evi.

Baca juga: Digugat karena Edit Foto, Evi Merasa Ada yang Cari Celah Saat Dia Tampil Sejelek Mungkin

Padahal, sebelum KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) peserta pemilu masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

"Tak ada satu pun masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU NTB, apalagi terkait foto caleg DPD nomor urut 26 (Evi Apita Maya)," ujar Rio.

Selain menolak dalil soal foto, KPU juga membantah dalil Farouk yang menuding Evi melakukan politik uang. Hal itu disebabkan tidak adanya laporan dugaan politik uang terkait Evi, yang diterima Bawaslu.

"Berdasarkan hal tersebut bahwa permohonan pemohon prematur, mohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan pemohon," kata Rio.

Baca juga: Tak Terima Dituding Edit Foto Berlebihan, Evi Apita Maya: Presiden Saja Fotonya Diedit

KPU juga mengajukan eksepsi atad gugatan ini. Menurut KPU, seluruh dalil pemohon adalah sengketa administrasi dan proses pemilu yang seharusnya ditangani oleh Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.

Dikabarkan sebelumnya, calon anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Farouk Muhammad menggugat hasil pemilu DPD yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam dalilnya, Farouk mempersoalkan foto pencalonan pesaingnya bernama Evi Apita Maya yang juga maju di Dapil NTB.

Menurut Farouk, Evi telah melakukan manipulasi dengan mengedit foto pencalonan dirinya di luar batas wajar. Sehingga, hal ini dapat disebut sebagau pelanggaran administrasi pemilu.

Selain itu, pemohon menduga, Evi juga telah melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sembako yang mengarahkan pemilih karena disertai tulisan, "Mohon doa dan dukungan segenap masyarakat NTB cerdas, peduli, tanggap menyalurkan aspirasinya pilih nomor 26".

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X