Ini Strategi PKB Agar Cak Imin Mendapatkan Kursi Pimpinan MPR

Kompas.com - 17/07/2019, 18:56 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama  Ketua Panitia Hari Santri PKB Jazilul Fawaid (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai Pembukaan Musabaqoh Kitab Kuning 2018 di Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Minggu (14/10). Musabaqoh Kitab Kuning 2018 dan seminar bertajuk Sufisme dan Perjuangan Politik Kebangsaan tersebut merupakan rangkaian Hari Santri Nasional pada 22 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/RENO ESNIRKetum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Panitia Hari Santri PKB Jazilul Fawaid (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai Pembukaan Musabaqoh Kitab Kuning 2018 di Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta, Minggu (14/10). Musabaqoh Kitab Kuning 2018 dan seminar bertajuk Sufisme dan Perjuangan Politik Kebangsaan tersebut merupakan rangkaian Hari Santri Nasional pada 22 Oktober mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka kemungkinan membahas paket pimpinan MPR RI bersama partai politik di luar koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Semua opsi terbuka. Baik di posisi ketua, kan ini paketnya belum tentu satu paket (dengan koalisi parpol pendukung Jokowi)," ujar Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan pada Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Koalisi Jokowi-Maruf Lobi DPD Terkait Kursi Pimpinan MPR

Diketahui, berdasarkan Pasal 427 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pimpinan MPR dipilih melalui sistem paket.

Jadi, fraksi-fraksi partai politik di parlemen bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan empat wakil ketua MPR dalam satu paket.

Kemudian, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan.

Baca juga: PKB Lobi Parpol Lain demi Cak Imin Jadi Ketua MPR

Jazilul menambahkan, PKB sebenarnya ingin membahas paket pimpinan MPR bersama koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf demi menjaga solidaritas koalisi.

Namun Jazilul mengakui, pembahasan mengenai ini sangat dinamis sehingga PKB pun membuka peluang untuk membahasnya bersama parpol di luar koalisi pendukung Jokowi.

"Posisi PKB tentu ingin menjaga solidaritas di koalisi (pendukung Jokowi-Ma'ruf). Tetapi paket itu dapat berubah, kalau nanti pembicaraan-pembicaraannya berubah," ujar dia.

Baca juga: PKB: Cak Imin Memang Sudah Pantas Jadi Capres 2024

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melobi sejumlah pihak demi menggapai kursi pimpinan MPR. Salah satu pihak yang dilobi adalah wakil presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, yang kini menjabat sebagai wakil ketua MPR merasa dirinya lah yang pantas duduk di posisi itu. Terlebih dia juga merasa mewakili Nahdlatul Ulama.

"Ya tentu Indonesia ini kan lagi kuatnya gairah Islam. Gairah Islam itu harus dijembatani melalui penguatan empat pilar kebangsaan dan NU punya modal itu," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Nasional
Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Nasional
Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Nasional
Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X