ICW: Publik Pertanyakan Pemerintah, Presiden, Kenapa Kasus Novel Belum Tuntas

Kompas.com - 17/07/2019, 17:30 WIB
Peneliti Hukum dalam Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz,di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPeneliti Hukum dalam Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz,di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, belum tuntasnya kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) menjadi beban bagi kepolisian.

Seperti diketahui, TGPF dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dari hasil yang dipaparkan TGPF, belum ada tanda-tanda pelaku atau dalang penyerangan itu diungkap.

"Lagi-lagi publik akan mempertanyakan pemerintah, dalam hal ini Presiden, kenapa kasus Novel tidak kunjung tuntas," ujar peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Publik, menurut Donal, pasti akan mengawal dan menagih janji Polri untuk mengungkap siapa aktor di balik penyerangan terhadap Novel.


Menurut Donal, Polri perlu serius dalam menangani kasus Novel. Jika kasus ini tidak juga terungkap, Donal menilai bahwa polisi akan dianggap tidak serius menangani kasus ini.

"Hal itu berimplikasi pada legitimasi institusi kepolisian, karena akan menjadi bahan yang selalu dipertanyakan dan ditagih publik," ucapnya.

Baca juga: Setelah TGPF Kasus Novel, Kapolri Bentuk Tim Teknis yang Dipimpin Kabareskrim

TGPF telah menyelesaikan masa kerjanya selama enam bulan yang berakhir pada 8 Juli 2019. Dalam konferensi pers hari ini, TGPF belum juga berhasil menemukan titik terang pelaku penyerang Novel.

Polri kemudian mendapat rekomendasi untuk menindaklanjuti sejumlah temuan.

Salah satunya adalah membentuk tim teknis lapangan yang bertugas mengungkap kasus penyerangan Novel. Tim teknis lapangan ini akan bekerja paling lambat dalam enam bulan dan bisa diperpanjang masa kerjanya.

Tim tersebut akan dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Idham Azis.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X