ICW: Publik Pertanyakan Pemerintah, Presiden, Kenapa Kasus Novel Belum Tuntas

Kompas.com - 17/07/2019, 17:30 WIB
Peneliti Hukum dalam Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz,di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).  KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOPeneliti Hukum dalam Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz,di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai, belum tuntasnya kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) menjadi beban bagi kepolisian.

Seperti diketahui, TGPF dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dari hasil yang dipaparkan TGPF, belum ada tanda-tanda pelaku atau dalang penyerangan itu diungkap.

"Lagi-lagi publik akan mempertanyakan pemerintah, dalam hal ini Presiden, kenapa kasus Novel tidak kunjung tuntas," ujar peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Publik, menurut Donal, pasti akan mengawal dan menagih janji Polri untuk mengungkap siapa aktor di balik penyerangan terhadap Novel.

Menurut Donal, Polri perlu serius dalam menangani kasus Novel. Jika kasus ini tidak juga terungkap, Donal menilai bahwa polisi akan dianggap tidak serius menangani kasus ini.

"Hal itu berimplikasi pada legitimasi institusi kepolisian, karena akan menjadi bahan yang selalu dipertanyakan dan ditagih publik," ucapnya.

Baca juga: Setelah TGPF Kasus Novel, Kapolri Bentuk Tim Teknis yang Dipimpin Kabareskrim

TGPF telah menyelesaikan masa kerjanya selama enam bulan yang berakhir pada 8 Juli 2019. Dalam konferensi pers hari ini, TGPF belum juga berhasil menemukan titik terang pelaku penyerang Novel.

Polri kemudian mendapat rekomendasi untuk menindaklanjuti sejumlah temuan.

Salah satunya adalah membentuk tim teknis lapangan yang bertugas mengungkap kasus penyerangan Novel. Tim teknis lapangan ini akan bekerja paling lambat dalam enam bulan dan bisa diperpanjang masa kerjanya.

Tim tersebut akan dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Idham Azis.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Nasional
UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

UPDATE 30 September: Total 1.542 WNI Positif Covid-19, Bertambah di Bahama, Kuwait, dan Rusia

Nasional
Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Satgas: Jangan Berpikir Olahraga dan Diam di Rumah Bikin Kebal Covid-19

Nasional
Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Jaksa Pinangki Kembali Jalani Sidang, Agendanya Pembacaan Eksepsi

Nasional
Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Putusan MK: Siaran Ulang Legal Sepanjang Ada Izin

Nasional
Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Ramai-ramai Mundur dari KPK, Ada Apa?

Nasional
BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala 'Tracing' Kasus Covid-19

Satgas: Stigma Negatif dari Masyarakat Jadi Kendala "Tracing" Kasus Covid-19

Nasional
Kursi Terawan yang Kosong di 'Mata Najwa', Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Kursi Terawan yang Kosong di "Mata Najwa", Kritik, hingga Padatnya Jadwal Sang Menteri

Nasional
Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Legislatif Masuk Kelompok yang Akan Dapat Vaksin Covid-19, Satgas: Kami Masih Kaji

Nasional
Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Idap Beberapa Penyakit, Bapak Ini Rasakan Keuntungan Jadi Peserta JKN-KIS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X