Dua Pelaku Perdagangan Orang Ditangkap, Korbannya Terancam Lumpuh Dianiaya Majikan

Kompas.com - 16/07/2019, 12:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap dua tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus dipekerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Korban bernama Tasini binti Wanta Cawas bekerja di Arab Saudi. Ia mengalami luka berat karena dianiaya majikannya hingga terancam lumpuh.

"Untuk yang pertama korban atas nama Tasini, di mana Tasini ini mengalami luka berat karena yang bersangkutan dianiaya oleh majikan," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: Kasus Perdagangan Orang dengan Modus Kawin Kontrak, 7 WNA Dideportasi

Dari kasus ini, polisi meringkus dua tersangka yaitu H. Mamun sebagai perekrut dan Faisal Fahruroji bin Muhammad Yakub Malik sebagai agen atau sponsornya.

Awalnya, korban direkrut oleh Mamun dan dijanjikan uang sebesar Rp 6 juta untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi.

Kemudian, korban diantar kepada Faisal dan diberangkatkan ke Arab Saudi secara non-prosedural.

"Kemudian Tasini melapor ke kedutaan kita di sana kemudian kembali ke Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Praktik Perdagangan Orang Berkedok Kafe di Kalbar, Sejumlah Anak Jadi Korban

Setelah melakukan penyidikan, aparat menemukan dugaan pelanggaran pada proses pengiriman Tasini sebagai PMI.

Kemudian, aparat juga berkoordinasi dengan pihak KBRI setempat terkait proses hukum terhadap majikan yang melakukan kekerasan.

Menurut keterangan polisi, Mamun sudah merekrut sekitar 500 orang sejak tahun 2011 hingga 2019. Ia meraup keuntungan sebesar Rp 40 juta per bulan.

Baca juga: Kasus Perdagangan Orang, Wali Kota Singkawang Minta Warganya Lebih Waspada

Selain itu, Faisal disebutkan telah mengirim sekitar 100 orang TKI dari tahun 2016 sampai 2019, dengan keuntungan sekitar Rp 60 juta per bulan.

Kedua tersangka dikenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Pasal 81 dan Pasal 86 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Pengungkapan ini merupakan rangkaian dari total empat kasus TPPO yang diungkap oleh Bareskrim dengan modus yang sama.

Kompas TV Kasus perdagangan orang atau <em>human trafficking</em> terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang suami tega menjual istrinya kepada orang tak dikenal melalui media sosial. Tersangka menjual korban yang merupakan istrinya melalui media sosial Facebook. Kepada calon pelanggan tersangka menawarkan korban untuk berhubungan intim bertiga. Polisi menggerebek mereka di sebuah hotel di Prigen. Aksi kejahatan ini terendus Sabtu (6/7/2019) lalu saat itu polisi melakukan patroli siber. Tersangka mengaku baru kali ini menjual istrinya dengan tujuan mencari fantasi seksual. Tersangka sengaja mencari pelanggan yang tidak ia kenal agar aksi bejatnya tidak terlacak. Karena perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 UU RI tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. #PenjualanIstri #Pasuruan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Nasional
Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Nasional
Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Nasional
Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

Nasional
PKS Yakin Gugatan 'Presidential Threshold' Bakal Dikabulkan MK

PKS Yakin Gugatan "Presidential Threshold" Bakal Dikabulkan MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.