Bahas Pengganti Taufik Kurniawan, Ketua DPR Akan Panggil Pimpinan Fraksi PAN

Kompas.com - 15/07/2019, 17:32 WIB
Politisi PDI-P Herman Heri ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III dalam Rapat Penetapan yang dipimpin oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Herman menggantikan posisi rekan satu partainya, Trimedya Panjaitan. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPolitisi PDI-P Herman Heri ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III dalam Rapat Penetapan yang dipimpin oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Herman menggantikan posisi rekan satu partainya, Trimedya Panjaitan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa pihaknya segera memanggil pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membahas pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR.

Adapun Taufik divonis 6 tahun penjara terkait penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

"Saya akan undang ( pimpinan Fraksi PAN) dalam rapat pimpinan," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kendati demikian, Bambang belum dapat memastikan kapan rapat pimpinan itu akan digelar. Sebab, tiga wakil ketua DPR tengah melakukan kunjungan kerja ke Selandia Baru.

"Karena Fahri Hamzah masih di New Zealand. Fadli Zon juga. Yang ada di sini hanya Pak Utut dan saya. Pak Agus Hermanto juga sudah di New Zealand," kata politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun Penjara, KPK Pikir-pikir

Bambang juga menekankan bahwa pergantian jabatan pimpinan DPR merupakan kewenangan fraksi.

Oleh sebab itu, pimpinan DPR akan menunggu surat resmi dari pimpinan Fraksi PAN mengenai usulan pengganti Taufik Kurniawan.

Berdasarkan Pasal 37 huruf c Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR diberhentikan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.

Kemudian, Pasal 37 huruf d menyebut, pemberhentian pimpinan DPR diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kewenangan itu kan ada di fraksi. Kami hanya melaksanakan saja," kata Bambang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X