Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Milenial Dinilai Bisa Berdampak Positif untuk Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2019, 16:58 WIB
Putra Prima Perdana,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com- Peneliti Utama pada pusat penelitian politik lembaga dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mengajak kaum milenial masuk jajaran kabinet perlu mendapat apresiasi dan dukungan yang penuh.

Lili menjelaskan, kaum milenial saat ini dianggap mampu membuktikan diri dengan kemampuan dalam berbagai bidang.

“Mengingat kaum milenial sudah membuktikan bahwa mereka mampu dalam mendarmabaktikan baik itu pemikiran maupun implementasi atau aksinya dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara,” kata Lili saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (13/7/2019).

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Lili menambahkan, dengan melibatkan milenial dalam kabinet sedikit banyak bakal menimbulkan efek dan citra positif untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Lili menyontohkan beberapa negara yang memberikan kesempatan kepada kaum milenial dalam kabinet. Menurut dia, ada efek positif yang ditimbulkan.

“Keterlibatan kaum milenial dalam politik menjadi menteri sudah ditunjukan juga di negara negara lain, termasuk di negara jiran, Malaysia. Beberapa menterinya diangkat dari kalangan milenial,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Lili, Ini bukan suatu yang latah jika kemudian pak Jokowi akan mengajak kaum milenial sebagai menteri. Calon-calon menteri dari kalangan milenial tersebut, bisa berasal dari non partai maupun dari kader partai.

“Untuk itu saya berharap pimpinan partai juga mesti menyambut ajakan presiden tersebut untuk menyodorkan kader milenialnya yang memiliki kemampuan sebagai menteri,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Linkar Madani Ray Rangkuti menilai, niat Presiden terpilih Joko Widodo untuk menggaet kaum muda yang terampil untuk mengisi sejumlah kursi menteri dinilai membuka banyak peluang bagi kader partai dan non partai masuk kabinet.

Ray menjelaskan, menteri muda yang dimaksud Presiden Jokowi bukan berarti mereka yang berusia di bawah 40 tahun, namun juga bisa bermakna berusia 55 tahun ke bawah mengingat kematangan kader partai umumnya berada di usia 50 tahun

Alasannya, situasi ini berhubungan dengan efek gagalnya pembangunan politik di era orde baru yang mengakibatkan kemandegan regenerasi. Akhirnya, kematangan dalam politik selalu terlihat di atas usia 50 tahun.

"Usia yang muda tidak berarti mereka yang hanya berkutat di usia 40 tahun ke bawah, tapi juga bisa bermakna mereka yang berusia 55 tahun ke bawah," jelas Ray.

Ray menambahkan, keinginan Jokowi untuk menempatkan sosok muda berusia di bawah 40 tahun di kabinetnya masih dapat diwujudkan dengan menunjuk profesional murni.

"Di posisi ini, Pak Jokowi dapat menempatkan siapapun yang terbaik untuk duduk di kursi kabinet," tuturnya.

Selain usia muda, Jokowi pun menyerukan kriteria lainnya untuk calon anggota kabinet Indonesia Kerja. Di antaranya harus terampil dan cekatan dalam manejemen serta melaksanakan program serta mampu menerjemahkan visi dan misi presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com