Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Milenial Dinilai Bisa Berdampak Positif untuk Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2019, 16:58 WIB
Putra Prima Perdana,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com- Peneliti Utama pada pusat penelitian politik lembaga dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mengajak kaum milenial masuk jajaran kabinet perlu mendapat apresiasi dan dukungan yang penuh.

Lili menjelaskan, kaum milenial saat ini dianggap mampu membuktikan diri dengan kemampuan dalam berbagai bidang.

“Mengingat kaum milenial sudah membuktikan bahwa mereka mampu dalam mendarmabaktikan baik itu pemikiran maupun implementasi atau aksinya dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara,” kata Lili saat dihubungi melalui ponselnya, Minggu (13/7/2019).

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Lili menambahkan, dengan melibatkan milenial dalam kabinet sedikit banyak bakal menimbulkan efek dan citra positif untuk pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Lili menyontohkan beberapa negara yang memberikan kesempatan kepada kaum milenial dalam kabinet. Menurut dia, ada efek positif yang ditimbulkan.

“Keterlibatan kaum milenial dalam politik menjadi menteri sudah ditunjukan juga di negara negara lain, termasuk di negara jiran, Malaysia. Beberapa menterinya diangkat dari kalangan milenial,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Lili, Ini bukan suatu yang latah jika kemudian pak Jokowi akan mengajak kaum milenial sebagai menteri. Calon-calon menteri dari kalangan milenial tersebut, bisa berasal dari non partai maupun dari kader partai.

“Untuk itu saya berharap pimpinan partai juga mesti menyambut ajakan presiden tersebut untuk menyodorkan kader milenialnya yang memiliki kemampuan sebagai menteri,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Linkar Madani Ray Rangkuti menilai, niat Presiden terpilih Joko Widodo untuk menggaet kaum muda yang terampil untuk mengisi sejumlah kursi menteri dinilai membuka banyak peluang bagi kader partai dan non partai masuk kabinet.

Ray menjelaskan, menteri muda yang dimaksud Presiden Jokowi bukan berarti mereka yang berusia di bawah 40 tahun, namun juga bisa bermakna berusia 55 tahun ke bawah mengingat kematangan kader partai umumnya berada di usia 50 tahun

Alasannya, situasi ini berhubungan dengan efek gagalnya pembangunan politik di era orde baru yang mengakibatkan kemandegan regenerasi. Akhirnya, kematangan dalam politik selalu terlihat di atas usia 50 tahun.

"Usia yang muda tidak berarti mereka yang hanya berkutat di usia 40 tahun ke bawah, tapi juga bisa bermakna mereka yang berusia 55 tahun ke bawah," jelas Ray.

Ray menambahkan, keinginan Jokowi untuk menempatkan sosok muda berusia di bawah 40 tahun di kabinetnya masih dapat diwujudkan dengan menunjuk profesional murni.

"Di posisi ini, Pak Jokowi dapat menempatkan siapapun yang terbaik untuk duduk di kursi kabinet," tuturnya.

Selain usia muda, Jokowi pun menyerukan kriteria lainnya untuk calon anggota kabinet Indonesia Kerja. Di antaranya harus terampil dan cekatan dalam manejemen serta melaksanakan program serta mampu menerjemahkan visi dan misi presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com